PANGKALPINANG, PERKARANEWS.COM – Kawasan pesisir Pantai Pasir Padi yang merupakan ikon wisata andalan Kota Pangkalpinang kini tengah didera isu miring. Aroma tak sedap tercium di balik hiruk-pikuk aktivitas pertambangan di perairan tersebut, yang menyeret nama pemimpin tertinggi di Kota Pangkalpinang.
Muncul dugaan kuat adanya afiliasi antara sang pemimpin dengan salah satu perusahaan mitra penambangan (CV) yang beroperasi di kawasan tersebut. Hal ini memicu polemik di tengah masyarakat, khususnya bagi para nelayan yang menggantungkan hidupnya di laut.
Berdasarkan penelusuran di lapangan pada Senin (25/5), sejumlah nelayan secara gamblang mengungkapkan bahwa keberanian para penambang merambah area wisata Pasir Padi diduga karena adanya “lampu hijau” dari pihak penguasa.
Seorang nelayan yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan bahwa salah satu CV yang bermitra dengan PT Timah memiliki keterkaitan erat dengan tokoh penting di Pangkalpinang.
“Kami mendengar dan melihat sendiri bagaimana aktivitas ini berjalan. Kabarnya ada keterlibatan orang nomor satu di sini. Informasi ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan kami yang sehari-hari berada di pusaran wilayah tambang seperti Temberan dan Sampur,” ujarnya.
Menariknya, setelah isu ini mulai mencuat ke permukaan dan menjadi sorotan publik, perusahaan yang bersangkutan dikabarkan langsung melakukan manuver dengan berpindah lokasi.
Perusahaan tersebut dilaporkan sudah tidak lagi menambang di depan Pantai Pasir Padi. Meski sudah pindah, kerusakan di wilayah perairan pantai tetap menjadi luka bagi sektor pariwisata. Kelompok nelayan mendesak agar seluruh aktivitas penambangan di area wisata segera ditertibkan tanpa pandang bulu.
Kehadiran tambang di wilayah objek wisata andalan memicu pertanyaan besar mengenai komitmen pemerintah daerah dalam menjaga aset pariwisata. Padahal, berbagai upaya promosi telah dilakukan untuk mengembangkan Pasir Padi, namun justru dinodai oleh aktivitas tambang yang merusak estetika dan ekosistem laut.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih terus berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada pihak terkait maupun “orang nomor satu” yang dimaksud guna mendapatkan klarifikasi berimbang. Meski demikian, sumber dari kalangan nelayan meyakini informasi ini adalah A1, mengingat mereka merupakan saksi mata yang berada langsung di wilayah konflik kepentingan tersebut. (Yuko)
