PANGKALPINANG, PERKARANEWS.COM – Ruang Pertemuan OR Kota Pangkalpinang yang seharusnya menjadi saksi bisu musyawarah yang teduh, mendadak berubah menjadi arena “perang” urat saraf. Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Pangkalpinang pada Minggu (24/5) ini meninggalkan noktah hitam setelah para tokoh agama, ustaz, dan ulama terlibat debat kusir yang jauh dari cerminan akhlakul karimah.
Pantauan awak media di lokasi menunjukkan pemandangan yang memilukan. Alih-alih mengedepankan musyawarah mufakat sebagaimana ajaran Rasulullah SAW, forum tersebut justru menjadi ajang adu otot lidah antara Pengurus Kecamatan (PC) DMI dengan Pengurus Wilayah (PW) DMI Bangka Belitung.
Ketegangan memuncak saat pembahasan Tata Tertib (Tatib) yang dinilai banyak pihak menyimpang dari Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/RT). Aliansi pengurus tingkat kecamatan menilai Musda ini cacat prosedur karena tidak menghadirkan pengurus lama Kota Pangkalpinang.
“Seharusnya ini menjadi ajang pertanggungjawaban, bukan ajang pemaksaan kehendak. Jika pengurus lama tidak diundang, ini bukan Musda, tapi pengambilalihan paksa,” ungkap salah satu pengurus kecamatan dengan nada kecewa.
Suasana semakin memanas ketika oknum tokoh senior dari PW DMI Babel terkesan melancarkan intimidasi terhadap pengurus kecamatan. Alih-alih merangkul, mereka justru menantang para pengurus kecamatan untuk berdebat di luar forum jika tidak setuju dengan rekomendasi yang diklaim berasal dari pimpinan pusat.
Pemandangan ini sungguh kontradiktif dengan budaya Melayu yang menjunjung tinggi adab dan sopan santun. Saling hajar argumen dan tantangan fisik yang terlontar dari lisan para pemuka agama ini mencoreng wajah organisasi yang mengusung misi memakmurkan masjid.
Masyarakat umum yang menyaksikan jalannya Musda ini menyayangkan sikap para tokoh agama yang terkesan “haus” akan kekuasaan dan dukungan politik internal. Poin-poin keberatan yang diajukan peserta Musda meliputi:
Prosedur pemilihan yang dianggap melompati aturan organisasi yang sah. Tidak adanya laporan pertanggungjawaban dari pengurus lama. Hilangnya etika diskusi yang seharusnya menjadi teladan bagi umat Islam di Kota Pangkalpinang.
DMI seharusnya menjadi payung bagi kemaslahatan masjid, namun kericuhan ini justru menampilkan kesan adanya perebutan kursi ketua yang mengesampingkan nilai-nilai religius. Hingga berita ini diturunkan, belum ada titik temu yang menyejukkan hati para jamaah dan anggota DMI di tingkat akar rumput.
Perseteruan ini menjadi rapor merah bagi kepemimpinan DMI di Bangka Belitung. Publik kini mempertanyakan: jika para penjaga rumah ibadah saja gagal menjaga lisan dan adab dalam bermusyawarah, bagaimana mereka bisa menuntun umat menuju kedamaian?. (Yuko)
