PANGKALPINANG, PERKARANEWS.COM – Tabir gelap yang menyelimuti pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Pangkalpinang perlahan mulai tersingkap. Bukan sekadar dinamika organisasi biasa, kisruh yang memanas dalam bursa pemilihan ketua ini diduga kuat merupakan hasil intervensi dan “tangan besi” dari penguasa Kota Pangkalpinang.
Minggu (24/5), sejumlah fakta mengejutkan menyeruak ke permukaan. Berdasarkan data dan informasi yang dibocorkan oleh internal pengurus DMI kepada awak media, terpilihnya Rusdiyanto sebagai Ketua DMI Kota Pangkalpinang disinyalir telah diskenariokan sejak awal melalui mekanisme aklamasi yang dipaksakan.
Salah satu sumber internal pengurus DMI yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengungkapkan bahwa terpilihnya Rusdiyanto yang saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Wilayah (Sekwil) PW DMI Bangka Belitung bukanlah proses yang murni tumbuh dari akar rumput.
“Dari awal ini memang sudah setingannya. Rusdiyanto itu ‘jagoan’ atau orangnya Walikota Pangkalpinang. Kami seperti menabrak tembok besar kalau mau melawan arus ini,” tegas sumber tersebut dengan nada getir.
Menurut data di lapangan, dukungan dari Pengurus Cabang (PC) DMI di beberapa kecamatan seperti Gerunggang, Gabek, dan Girimaya disebut-sebut telah dikondisikan sedemikian rupa untuk memuluskan jalan sang calon tunggal.
Kejanggalan semakin mencolok ketika pelaksanaan Musda tersebut diketahui berlangsung tanpa dihadiri oleh jajaran kepengurusan lama. Lebih jauh lagi, tidak ada proses Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang jelas dari masa jabatan sebelumnya, yang seharusnya menjadi syarat mutlak dalam sebuah musyawarah organisasi.
Keterlibatan “orang nomor satu” di Kota Pangkalpinang ini diduga menjadi motor utama terjadinya pengondisian aklamasi tersebut. Hal ini memicu gejolak di internal organisasi yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai syiar dan independensi masjid.
Adanya arahan langsung dari pemimpin daerah untuk memenangkan calon tertentu. Terpilihnya Rusdiyanto yang masih menjabat di tingkat Provinsi (Sekwil PW DMI Babel). Musda digelar tanpa LPJ kepengurusan lama dan terkesan terburu-buru. Terjadi pengordiran suara di tingkat PC (Kecamatan) untuk mendukung skenario aklamasi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait termasuk pihak Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Rusdiyanto belum memberikan klarifikasi resmi mengenai tudingan “setingan” dan keterlibatan kekuasaan dalam tubuh DMI Pangkalpinang ini.
Kisruh ini menjadi potret buram bagaimana independensi organisasi keagamaan diduga mulai terkontaminasi oleh kepentingan politik praktis. (Yuko)
