PANGKALPINANG, PERKARANEWS.COM – Perebutan “kursi panas” kepengurusan Daerah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Pangkalpinang kian menunjukkan eskalasi tinggi. Sengketa antara Pengurus Wilayah (PW) DMI Bangka Belitung dengan Pengurus Cabang (PC) di tingkat kecamatan kini memasuki babak baru yang penuh polemik.
Meski lima Pengurus Cabang (PC) secara resmi telah mengeluarkan surat pernyataan sikap menolak penunjukan Caretaker dan rencana Musda Luar Biasa (Musdalub), pihak PW DMI tetap bersikukuh akan menggelar acara tersebut pada 24 Mei 2026 di Gedung OR Kantor Walikota Pangkalpinang.
Berdasarkan dokumen yang diterima redaksi, PC DMI dari Kecamatan Bukit Intan, Taman Sari, Pangkalbalam, Girimaya dan Rangkui secara tegas menyatakan bahwa MUSDA ke-4 DMI Kota Pangkalpinang yang digelar pada 14 Februari 2026 adalah SAH dan Demokratis.
“Kami menolak dengan tegas penunjukan Caretaker karena dinilai tidak memiliki urgensi mendesak dan justru mencederai hasil keputusan demokratis yang telah disepakati bersama,” bunyi petikan surat pernyataan sikap tersebut.
Ironisnya, di tengah penolakan masif dari tingkat akar rumput, muncul edaran permintaan sumbangan dana kepada para pengurus untuk mendanai operasional Musdalub tersebut. List sumbangan pun mulai diedarkan dengan dalih “amal jariyah”.
Hal ini memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat: Apa sebenarnya yang diperebutkan di balik kursi DMI Kota Pangkalpinang? Mengapa kedaulatan suara kecamatan diabaikan demi memaksakan kepengurusan baru melalui Caretaker? Apakah gerakan ini murni untuk kemaslahatan umat sebagai ladang akhirat, atau justru telah bergeser menjadi ajang perebutan pengaruh dan “cuan”?
Jika PW DMI Babel tetap memaksakan Musdalub tanpa merangkul aspirasi PC kecamatan yang sah, maka integritas organisasi yang menaungi rumah Allah ini dipertaruhkan. Umat kini menanti, apakah kebijaksanaan akan diambil, ataukah ego kekuasaan yang akan menang. (Yuko)
