PANGKALPINANG, PERKARANEWS.COM – Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Bangka Belitung, Dr. Harry Ardianto Arsani, melontarkan pernyataan tegas terkait masa depan ekonomi daerah. Dalam Forum Bisnis Daerah (Forbisda) 2026, ia menyoroti urgensi perizinan tambang rakyat dan posisi tawar pengusaha lokal yang selama ini dinilai masih terpinggirkan oleh regulasi.
Persoalan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) menjadi poin krusial yang disinggung Harry. Menurutnya, langkah Penjabat Gubernur dalam merapikan Peraturan Daerah (Perda) terkait IPR adalah angin segar bagi sektor pertambangan rakyat.
“Insya Allah, ini kan Bapak Gubernur lagi mengatur Perda untuk IPR. Di mana nanti pertambangan rakyat ini akan disupport penuh, baik secara perizinan maupun aspek lainnya,” ujar Harry saat ditemui di sela kegiatan Forbisda. Jumat,(15/5) Hotel Santika
Kepastian regulasi ini diyakini akan menjadi instrumen penting untuk menurunkan ketegangan di sektor pertambangan sekaligus memberikan legalitas yang jelas bagi masyarakat. HIPMI, tegas Harry, tidak akan membiarkan anggotanya hanya duduk diam melihat potensi alam Babel dikelola tanpa keterlibatan aktif pemain daerah.
Harry menekankan bahwa tantangan besar menuju Indonesia Emas 2045 adalah rasio jumlah pengusaha. Secara nasional, jumlah pengusaha baru menyentuh angka 3,25%, jauh dari target ideal sebesar 8%.
Ia melihat adanya ketimpangan yang nyata antara kekayaan alam yang melimpah dengan jumlah pengusaha lokal yang sukses secara finansial. Penyebabnya? Regulasi yang selama ini dianggap kurang berpihak pada “tuan rumah”.
“Kenapa regulasi itu tidak pernah pro dengan pengusaha lokal? Maka dari itu, Bapak Gubernur sangat men-support agar kita menjadi tuan rumah di tanah sendiri melalui hashtag Berdaya Bangka Belitung untuk Indonesia,” tambahnya.
Melalui Forbisda 2026, HIPMI Babel berupaya menciptakan stimulus agar muncul “ikon-ikon” pengusaha muda baru dari Negeri Serumpun Sebalai. Harry berharap momentum ini menjadi titik balik bagi anak muda untuk terjun ke dunia usaha dan tidak lagi terhambat oleh birokrasi yang kaku.
“HIPMI tidak boleh jadi penonton. HIPMI harus menjadi penggerak ekonomi daerah,” tutupnya dengan nada optimis. (Yuko)
