Pemkot Pangkalpinang Bersama BI Perwakilan Babel Canangkan Bukit Besar dan Sinar Bulan Sebagai Kelurahan Tanggap Inflasi

Pangkalpinang,PerkaraNews.com – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Bangka Belitung bersama Pemerintah Kota Pangkalpinang mencanangkan Kelurahan Bukit Besar dan Kelurahan Sinar Bulan sebagai kelurahan tanggap inflasi.

Kelurahan tanggap inflasi ini merupakan Program Sosial Bank Indonesia yang dicanangkan menjadi program unggulan bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pangkalpinang untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka menjaga kestabilan laju inflasi melalui kemandirian dan ketahanan pangan.

“Nantinya di dua kelurahan tersebut akan ada semacam kerja sama misalnya penanaman holtikultura di kampung-kampung bersama Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan sebagainya. Kami beri bantuan bibit cabai, nantinya akan dikelola masyarakat dan dimonitorting juga oleh Dinas Pertanian Kota Pangkalpinang dan kami juga, ” ungkap Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bangka Belitung, Agus Taufik seusai melaunching Kelurahan Tanggap Inflasi Kota Pangkalpinang di Terminal Selindung Baru, Senin (13/3/23).

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Suryo Kusbandoro mewakili Wali Kota Pangkalpinang menyebut dengan hadirnya program ini diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan ketahanan pangan di masyarakat dengan menerapkan kemandirian pangan di tingkat kelurahan.

“Dengan adanya dua kelurahan ini mudah-mudahan pemerintah kota terbantu paling tidak kelurahan tersebut mampu menyediakan ketesedian pasokan, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi mampu ditangani tingkat kelurahan, ” ujar Suryo.

Pada tahun 2023, kata Suryo, inflasi di Kota Pangkalpinang cukup terkendali. Ditandai di bulan Januari mengalami deflasi sebesar 0,1 persen dan Februari sebesar 0,31 persen.

“Jadi kita dua bulan ini mengalami deflasi. Mudah-mudahan masih sisa 10 bulan ini dibantu kelurahan tanggap inflasi diharapkan tidak seperti tahun 2022 kemarin untuk Pangkalpinang naik hingga 6,07 persen. Harapan kita nanti paling tidak di bawah angka nasional berkisar pada 3 hingga 5 persen, ” paparnya. (R5/RLS)