PANGKALPINANG, PERKARANEWS.COM – Kondisi tata kelola keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang di bawah kepemimpinan Wali Kota Profesor Safarudin kini menjadi sorotan tajam. Bagaimana tidak, momen sakral pelantikan 17 pejabat Eselon II yang seharusnya sarat akan marwah birokrasi, justru meninggalkan kesan miris dan memprihatinkan terkait etika serta adab terhadap pejabat teras.
Penyerahan Surat Keputusan (SK) bagi para pejabat yang mendapat amanah baru tersebut dilakukan dengan menggunakan map mapping berwarna merah muda yang biasa dijual di toko kelontong seharga Rp2.000. Fenomena ini memicu pertanyaan besar publik mengenai ketidakmampuan Pemkot untuk sekadar menyediakan map berlogo resmi instansi, hal yang selama ini lazim dilakukan oleh dinas-dinas di masa lalu.
Dalam pernyataannya usai melantik para pejabat tersebut, Wali Kota Safarudin secara tegas mengakui bahwa saat ini tidak ada anggaran yang disiapkan untuk melakukan lelang jabatan secara ideal.
Ia menyebutkan bahwa proses tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga pemerintah terpaksa melakukan langkah-langkah alternatif di tengah keterbatasan subsidi pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, alasan keterbatasan anggaran ini dinilai kontradiktif dengan janji-janji politik yang pernah dilontarkan Safarudin saat debat calon Wali Kota. Kala itu, ia sesumbar memiliki kecerdasan dalam mencari sumber pendanaan. Kini, realita di lapangan menunjukkan hal sebaliknya, jangankan membawa investasi besar, membeli map resmi pemerintah pun tampak tak sanggup.
Ketua Pansus 7 DPRD Kota Pangkalpinang, Asri, yang juga merupakan legislator dari Partai PKB, dengan lantang mengungkap bobroknya pengelolaan aset dan banyaknya kebocoran pajak daerah. Menurutnya, banyak aset Pemerintah Kota yang tidak termanfaatkan secara optimal untuk menunjang PAD.
Di sisi lain, publik juga kembali teringat pada pernyataan kontroversial Profesor Safarudin dalam rapat bersama stakeholder beberapa waktu lalu. Ia secara terbuka meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Pangkalpinang untuk “berpikir dengan cara orang Yahudi”. Instruksi tersebut ia maksudkan dalam konteks mengejar kedisiplinan dan meningkatkan kinerja serta pendapatan daerah secara agresif.
Publik kini menanti pembuktian nyata atas instruksi yang dijanjikan sang Wali Kota kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Senin mendatang. Apakah Profesor Safarudin mampu melakukan inovasi di tengah krisis, atau kepemimpinannya hanya akan diingat sebagai periode “seremonial tanpa etika”?
Kinerja Wali Kota yang terpilih setelah berkali-kali gagal dalam kontestasi politik ini benar-benar diuji. Tantangan besarnya bukan hanya soal angka-angka di atas kertas anggaran, melainkan bagaimana menghargai martabat para bawahannya yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Pangkalpinang terus menunggu gebrakan konkret yang bisa membawa kota ini keluar dari keterpurukan ekonomi dan krisis identitas birokrasi. (Yuko)
