HEBOH DANA MENGENDAP Rp2,1 T di Bank Daerah Babel, DPRD Panggil BI: Ternyata Salah Input Bank Sumsel Babel!

PANGKALPINANG, PERKARANEWS.COM — Rapat dengar pendapat (RDP) antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dengan perwakilan Bank Indonesia (BI) dan Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Babel pada Selasa, (28/10) di Ruang Banggar DPRD Babel, mengungkap fakta mengejutkan terkait isu dana pemerintah daerah yang viral di publik.

Isu santer mengenai adanya dana senilai Rp2,1 Triliun yang mengendap di bank milik pemerintah provinsi Babel menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut. Ketua DPRD Babel, Edi Iskandar, secara tegas mempertanyakan kebenaran kabar yang telah menjadi “polemik” dan ramai dibicarakan masyarakat tersebut.

“Ini menjadi sebuah polemik yang mana ramai dibicarakan di publik. Terkait viralnya isu adanya dana mengendap sebesar Rp2,1 triliun di Bank Indonesia. Kami perlu kejelasan,” tegas Edi Iskandar dalam audensi tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, M. Haris, memberikan klarifikasi yang meluruskan isu tersebut. Ia menegaskan bahwa dana sebesar itu tidak ada.

“Jika memang uang itu ada, itu sungguh sangat beruntung bagi Provinsi Bangka Belitung. Tapi kami tegaskan, uang itu tidak ada,” ujar M. Haris.

Menurut M. Haris, pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia terkait permasalahan yang mencuat. Hasilnya, terungkap bahwa penyebab kegaduhan ini adalah kesalahan input oleh oknum di Bank Sumsel Babel.

Kesalahan input oleh oknum Bank Sumsel Babel ini menjadi pemicu utama kegaduhan publik.

Di sisi lain, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Babel, Rommy Sariu Tamawiwy, menanggapi isu tersebut dengan kehati-hatian. Rommy menegaskan bahwa pihak BI tidak bisa memberikan jawaban secara langsung terkait dana Rp2,1T tersebut.

Mereka berdalih, konteks dan informasi mengenai masalah ini sepenuhnya berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). BI mempersilakan pihak terkait untuk langsung menanyakan kejelasan dana senilai Rp2,1 Triliun tersebut kepada Kemendagri. (Yuko)