Sengketa Lahan Bangka Barat: Bupati Markus Desak Pengembalian Aset Non-Produktif dari PT Timah

PANGKALPINANG, PERKARANEWS.COM – Persoalan tumpang tindih lahan antara pemukiman warga dengan kawasan konsesi pertambangan kembali memanas. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Bangka Belitung di Kantor Gubernur, Kamis (7/5), Bupati Bangka Barat, Markus, menyampaikan nota keberatan terkait penguasaan lahan oleh pihak PT Timah (Unit Metalurgi/Muntok) yang dinilai menghambat pembangunan daerah.

Dalam perkara penataan ruang ini, Bupati Markus membeberkan fakta lapangan bahwa puluhan ribu hektar lahan di Bangka Barat masih berstatus kawasan konsesi, bahkan mencakup area perkantoran dan rumah tinggal penduduk.

“Kami melihat ada lebih dari 50.000 hektar, baik di darat maupun laut, yang statusnya masih ‘terkunci’. Bahkan kantor-kantor pemerintah pun masuk dalam kawasan mereka. Ini perkara serius yang menghambat investasi dan legalitas aset daerah,” tegas Markus di hadapan peserta rapat.

Bupati Markus secara eksplisit meminta agar lahan-lahan yang sudah tidak lagi mengandung cadangan timah atau tidak dimanfaatkan secara optimal oleh pemegang izin, segera dikembalikan fungsinya kepada Pemerintah Daerah.

Menurutnya, kondisi saat ini sangat “menjerat” gerak pembangunan. Daerah seringkali dihadapkan pada situasi buntu ketika ingin melakukan pengembangan infrastruktur namun terbentur status izin usaha pertambangan (IUP) yang belum dicabut.

“Harapan kami, jika sudah tidak ada tambangnya, ya dikembalikan ke daerah agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas,” imbuhnya.

Selain perkara di darat, Markus juga menyoroti “bara” konflik di wilayah perairan. Ketidakjelasan batas antara zona tangkap nelayan dan zona pertambangan seringkali memicu gesekan di tingkat bawah.

Ia mengaku telah beberapa kali memanggil pihak terkait (PT Timah/BD 5) untuk melakukan pemetaan ulang yang presisi. Hal ini krusial agar nelayan tradisional tidak merasa terpinggirkan oleh aktivitas korporasi.

“Masalah zonasi di laut ini sering memicu konflik. Kami minta pihak pemegang konsesi tahu persis di mana titik koordinat mereka, jangan sampai masuk ke wilayah tangkap nelayan yang akhirnya merugikan masyarakat kecil,” kata Markus.

Sebagai langkah konkret menangani perkara agraria ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat kini tengah menempuh jalur Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Markus menyebutkan bahwa wilayahnya sudah lebih dari 11 tahun tidak melakukan revisi mendasar.

Melalui dukungan Gubernur dan koordinasi lintas sektoral dengan BPN, Pemkab Bangka Barat optimis dapat membedah kembali aturan tata ruang yang lebih berpihak pada rakyat.

“Kami ingin masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanah mereka. Jangan sampai mereka merasa asing di rumah sendiri karena status lahan yang tidak jelas,” pungkasnya. (Yuko)