Evaluasi LKPJ: Walikota Akui Sistem Manual Jadi Celah Kebocoran Pajak Pangkalpinang

PANGKALPINANG, PERKARANEWS.COM – Persoalan klasik mengenai tata kelola aset daerah dan rendahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sorotan utama dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang. Walikota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, secara terbuka mengakui adanya sejumlah celah yang harus segera dibenahi berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan.

Usai mengikuti sidang paripurna pada Senin (4/5/2026), Prof. Saparudin membeberkan tiga poin krusial yang menjadi tantangan besar Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang saat ini.

Walikota mengakui bahwa sektor retribusi dan pajak daerah masih mengalami “kebocoran” yang signifikan. Faktor utama penyebab hal ini adalah penggunaan sistem manual yang dinilai tidak lagi efektif dan rentan akan penyimpangan.

“Salah satu penyebab utamanya adalah sistem yang masih manual. Untuk mengatasi ini, dalam dua bulan ke depan kita akan meluncurkan Super App Pangkalpinang,” ujar Prof. Saparudin kepada awak media.

Transformasi digital ini nantinya akan menyasar sektor retribusi parkir dan persampahan dengan mengintegrasikan sistem pembayaran nontunai melalui QRIS. Saat ini, Pemkot tengah merampungkan peraturan teknis agar aplikasi tersebut siap diimplementasikan secara total.

Selain masalah sistem, koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan instansi terkait turut menjadi catatan serius. Walikota menekankan perlunya penguatan sinergi agar setiap program kerja dapat terlaksana secara integratif dan tepat sasaran.

Tak hanya itu, Prof. Saparudin juga menyoroti perlunya pembaruan landasan hukum daerah.

“Ada sejumlah Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Walikota (Perwako) yang harus direvisi atau di-update. Ini penting untuk menyikapi dinamika dan perkembangan kebutuhan masyarakat di masa depan,” tegasnya.

Mengenai isu aset daerah yang kerap menjadi temuan, Prof. Saparudin mengungkapkan bahwa dari total aset yang dimiliki, masih terdapat sekitar 1.500 titik yang belum memiliki legalitas sertifikat. Mayoritas aset tersebut berupa jalan-jalan setapak di wilayah pemukiman.

“Sekitar 2.500 aset sudah bersertifikat. Masih tersisa 1.500 lagi yang didominasi jalan setapak. Kita targetkan dalam dua tahun ini selesai sepenuhnya, di mana untuk tahun ini saja kita siapkan 700 sertifikat,” jelasnya menutup pembicaraan.

Melalui langkah-langkah strategis ini, Pemkot Pangkalpinang berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola administrasi dan mempersempit ruang kebocoran anggaran demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pangkalpinang. (Yuko)