Kritik Tajam DPRD Pangkalpinang atas LKPJ Walikota: Janji Politik vs Realita Lapangan

PANGKALPINANG, PERKARANEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang menggelar Rapat Paripurna penyampaian tanggapan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025, Senin (4/5/2026). Sidang ini menjadi panggung kritis bagi legislatif dalam menagih janji politik eksekutif di tengah temuan indikasi kebocoran anggaran.

Ketua DPRD Pangkalpinang, Abang Herza, menegaskan bahwa pembahasan LKPJ ini merupakan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk membedah laporan tersebut, DPRD secara resmi membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus).

“LKPJ Walikota akan dibahas secara internal melalui Pansus 7 yang membidangi pendapatan daerah, Pansus 8 terkait belanja daerah, serta Pansus 9 yang fokus pada realisasi dan capaian kinerja,” ujar Abang Herza dalam persidangan tersebut.

Suasana rapat sempat memanas saat sejumlah anggota dewan mengungkit kembali retorika politik saat masa kampanye dan debat Pilwako. Sosok Prof. Saparudin (Prof. Udin) yang dikenal piawai dalam strategi penggalian dana daerah kini justru dihadapkan pada realita laporan yang menunjukkan adanya celah fiskal yang mengkhawatirkan.

Anggota DPRD, yang juga ketua Pansus 7 Asri, saat membacakan rekomendasi Pansus 7, secara gamblang mengungkapkan adanya dugaan kebocoran pada sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pihaknya menilai Pemerintah Kota belum optimal dalam mengelola potensi pendapatan akibat lemahnya fungsi kontrol di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Berdasarkan hasil pengawasan, kami tegaskan banyak sumber PAD yang bocor dan belum dioptimalkan. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan ketat oleh OPD terkait,” ungkap Asri dengan nada tegas di hadapan peserta rapat.

Pembahasan LKPJ tahun ini menitikberatkan pada tiga poin krusial.

Capaian pelaksanaan program kerja serta solusi atas permasalahan urusan pemerintahan. Kebijakan strategis yang ditetapkan kepala daerah beserta implementasinya. Tindak lanjut atas rekomendasi DPRD pada tahun anggaran sebelumnya.

DPRD Pangkalpinang mendesak agar pemerintah kota segera melakukan perbaikan sistemik pada sistem pemungutan retribusi dan pajak daerah. Hal ini dinilai mendesak agar visi pembangunan yang dijanjikan saat masa kampanye tidak sekadar menjadi catatan di atas kertas, sementara pundi-pundi daerah terus mengalami kebocoran tanpa pengawasan yang mumpuni. (Yuko)