Skandal ‘Media Titipan’ di Diskominfo Pangkalpinang, Timses Walikota Diduga Garap Anggaran Istimewa

PANGKALPINANG, PERKARANEWS.COM – Tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Walikota Pangkalpinang, Profesor Udin, kini tengah menjadi sorotan tajam. Pasca mencuatnya instruksi agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) “berpikir seperti orang Yahudi,” kini aroma nepotisme diduga kuat mulai merambah ke sektor kerja sama media di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan hasil investigasi dan data yang dihimpun di lapangan, ditemukan adanya perlakuan istimewa terhadap belasan media yang diduga kuat merupakan “titipan” dari tim sukses (Timses) Walikota. Hal ini memicu gejolak, mengingat media-media tersebut baru seumur jagung namun sudah meraup anggaran melampaui media arus utama.

Diskriminasi Anggaran dan Pelanggaran Aturan

Jika sebelumnya berlaku aturan ketat bahwa media yang baru berdiri kurang dari satu tahun tidak dapat menjalin kerja sama resmi, di era Profesor Udin aturan tersebut tampaknya menjadi tumpul.

“Kami menemukan data bahwa media-media yang baru berdiri ini justru mendapatkan restu khusus dengan nilai kontrak mencapai Rp2.000.000 per bulan. Sangat ironis, karena media lama yang sudah bertahun-tahun bermitra justru hanya dihargai Rp1.000.000,” ungkap narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Mirisnya lagi, diskriminasi ini tidak hanya menimpa media lokal senior, tetapi juga media nasional dan media berstatus BUMN yang kabarnya hanya dipatok di angka satu juta rupiah.

Dugaan ini semakin diperkuat dengan beredarnya informasi mengenai invoice yang bocor ke publik. Dalam dokumen tersebut, tertera daftar media yang disebut-sebut sebagai “titipan timses.” Praktik ini memicu spekulasi bahwa Timses Walikota Pangkalpinang tidak hanya menguasai proyek fisik, tetapi juga telah melakukan “penjajahan” anggaran di sektor informasi publik.

Istilah “Berpikir ala Yahudi” yang sempat dilontarkan Walikota kini dimaknai negatif oleh sebagian kalangan. Timses diduga menerapkan filosofi tersebut secara liar dengan merampas hak-hak anggaran yang seharusnya didistribusikan secara adil dan profesional berdasarkan verifikasi serta kompetensi media.

Pertanyaan Publik untuk Walikota

Masyarakat dan pelaku industri media kini mempertanyakan

• Apakah ketimpangan nilai kontrak ini merupakan perintah langsung dari Walikota?

• Mengapa aturan masa berdiri media (minimal 1 tahun) bisa dilanggar khusus untuk kelompok tertentu?

• Sejauh mana pengawasan internal Pemkot Pangkalpinang terhadap dugaan monopoli proyek oleh oknum Timses?

Hingga berita ini diturunkan, pihak Diskominfo Kota Pangkalpinang maupun Profesor Udin belum memberikan klarifikasi resmi terkait bocornya data anggaran media titipan tersebut. Publik menanti transparansi agar slogan “Berpikir ala Yahudi” tidak menjadi kedok untuk membenarkan praktik nepotisme yang merugikan keuangan daerah. (Yuko)