Kajari Jakarta Pusat Tetapkan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Pengajuan Kredit Modal Kerja Berbasis SPK Fiktif

JAKARTA, PERKARANEWS.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat resmi menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengajuan kredit modal kerja di salah satu bank milik pemerintah, yang diajukan dengan menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif.

 

Penetapan tersebut dilakukan oleh Dr. Antonius Despinola, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, diumumkan pada konferensi pers yang digelar pada Senin (17/11/2025).

 

Ketiga tersangka yakni FHS, selaku Relationship Manager (RM) bank pemerintah Himbara; MLG, Direktur PT Dunia Pangan Gosyen (DPG) dan PT Citra Karya Tobindo (CKT); serta LPN, Direktur Utama sekaligus pemohon kredit PT Gosyen Sejahtera Utama (GSU).

 

“Kami telah menemukan dua alat bukti yang cukup dan malam hari ini resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” ujar Kepala Kejari Jakarta Pusat dalam keterangan resminya.

 

Kasus ini bermula ketika para debitur dari PT Dunia Pangan Gosyen, PT Citra Karya Tobindo, dan PT Gosyen Sejahtera Utama mengajukan kredit modal kerja kepada pihak bank. Untuk mendapatkan kredit tersebut, tersangka diduga menyerahkan SPK yang mengatasnamakan tiga kementerian, yang ternyata fiktif atau tidak pernah mengeluarkan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam SPK tersebut.

 

“SPK yang digunakan para tersangka adalah SPK fiktif. Mereka mengatasnamakan tiga kementerian, padahal pekerjaan tersebut tidak pernah ada,” tegasnya

 

Dokumen tersebut dinyatakan “aktif” hanya dalam rentang waktu dua minggu, namun tetap digunakan sebagai dasar pengajuan kredit tanpa verifikasi memadai. Penyidik menyebutkan bahwa FHS, selaku pihak bank yang menangani permohonan kredit, memproses dan menyetujui permohonan tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian, serta tanpa melakukan verifikasi lapangan terhadap kebenaran kontrak maupun SPK yang diajukan.

 

Permohonan kredit kemudian diteruskan kepada pimpinan bank hingga akhirnya disetujui dan dicairkan dengan total nilai sekitar Rp122 miliar. Setelah dana dicairkan, uang kredit tersebut mengalir ke empat rekening perusahaan lain (perusahaan cangkang) yang masih dikuasai oleh tersangka MLG dan LPN selaku debitur.

 

Penyidik juga mengungkapkan bahwa FHS mendapatkan bagian sebesar Rp800juta dari proses pencairan kredit tersebut. Dalam penggeledahan dan penyitaan, penyidik mengamankan dua unit mobil, masing-masing Toyota Fortuner dan Mercedes-Benz, yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

 

Kredit modal kerja yang diperoleh menggunakan SPK fiktif tersebut saat ini telah berstatus macet (kolektibilitas 5) di pihak bank Himbar. Status kredit tersebut dimulai pada tahun 2023. Kerugian negara masih dalam proses pendalaman penyidik bersama auditor.

 

Para tersangka disangkakan melanggar:

– Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1.

– Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1.

 

Ancaman pidana untuk pasal tersebut mencakup pidana penjara maksimal 20 tahun serta pidana denda, termasuk kewajiban pembayaran uang pengganti.

 

Usai ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya langsung ditahan untuk 20 hari ke depan guna memperlancar proses penyidikan. Penyidik menyatakan masih akan mendalami kemungkinan adanya tersangka lain, termasuk pihak internal bank atau pihak lain yang turut menikmati aliran dana.

 

“Malam ini para tersangka langsung kami tahan untuk mempermudah proses penyidikan lanjutan,” pungkas Kajari. (AR)