PANGKALPINANG, PERKARANEWS.COM – Suasana di Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tampak berbeda sore ini. Alih-alih ketegangan, gurat kebahagiaan justru terpancar dari wajah Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani, dan Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, saat menyambut kedatangan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Bangka Belitung (KM UBB), Rabu (6/5/2026).
Mahasiswa UBB tiba di halaman kantor DPRD sekitar pukul 15.00 WIB.
Kedatangan mereka yang membawa aspirasi dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional ini disambut langsung oleh pimpinan daerah. Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD serta anggota dewan lainnya, Edi Iskandar.
Meskipun membawa isu-isu krusial, pertemuan berlangsung dengan dialogis. Pihak Forkopimda Babel membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk menyampaikan kajian dan analisa mereka terkait kondisi ketenagakerjaan dan pendidikan di Bumi Serumpun Sebalai.
“Kami menyambut baik adik-adik mahasiswa. Aspirasi ini adalah vitamin bagi pemerintah untuk bekerja lebih baik lagi,” ujar salah satu pimpinan di sela-sela penyambutan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa UBB menyerahkan surat tuntutan yang berisi analisis mendalam mengenai kebijakan daerah dan nasional. Berikut adalah poin-poin utama yang menjadi desakan mahasiswa:
• Pengawasan Upah: Mendesak penguatan pengawasan terhadap pelanggaran upah di bawah standar dan hak normatif pekerja.
• Pekerja Informal: Menuntut pengakuan formal dan integrasi sistem perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal.
• Jaminan Sosial: Penyediaan jaminan sosial daerah bagi ± 51,29% tenaga kerja di sektor informal.
• Tenaga Kerja Lokal: Regulasi tegas yang mewajibkan perusahaan menyerap tenaga kerja lokal dan menyediakan pelatihan.
• Kesejahteraan Guru: Menuntut gaji guru minimal setara UMR dan penghapusan status honorer jangka panjang yang tidak layak.
• Diversifikasi Ekonomi: Mendesak peralihan dari sektor ekstraktif guna menciptakan lapangan kerja yang lebih stabil.
• Dampak UU Cipta Kerja: Menuntut kajian empiris terkait penurunan perlindungan buruh akibat implementasi UU Cipta Kerja di Babel.
• Transparansi Anggaran: Mendesak keterbukaan data anggaran dan pelibatan publik dalam perencanaan daerah.
• Kualitas SDM: Reorientasi 15-20% anggaran pendidikan untuk program vokasi serta link and match dunia kerja.
• Evaluasi Program MBG: Meninjau ulang anggaran Makan Bergizi Gratis agar tidak memangkas anggaran inti pendidikan dan kesejahteraan guru.
• Tolak Outsourcing: Menuntut penghapusan sistem outsourcing yang eksploitatif serta revisi menyeluruh terhadap UU Cipta Kerja.
Menanggapi poin-poin tersebut, Hidayat Arsani dan Didit Srigusjaya berkomitmen untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa melalui mekanisme rapat koordinasi bersama pihak terkait. Kehadiran Edi Iskandar dan jajaran legislatif lainnya mempertegas bahwa tuntutan ini akan menjadi prioritas dalam pembahasan kebijakan daerah ke depan.
Pertemuan ditutup dengan foto bersama dan diskusi ringan, menunjukkan kedewasaan berdemokrasi di Bangka Belitung di mana kritik dan saran dari kaum intelektual diterima dengan tangan terbuka oleh pemangku kebijakan. (Yuko)
