PANGKALPINANG, PERKARANEWS.COM – Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menjatuhkan vonis 4 bulan kurungan penjara terhadap Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hellyana, memicu polemik mengenai keberlanjutan takhta jabatannya. Kasus penipuan tagihan (bill) hotel yang dilaporkan oleh mantan manajer hotel tersebut kini memasuki babak krusial terkait status inkracht (kekuatan hukum tetap).
Secara yuridis, nasib posisi orang nomor dua di Negeri Laskar Pelangi ini tidak hanya bergantung pada jeruji besi, tetapi pada interpretasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Berdasarkan fakta persidangan dan amar putusan, terdapat beberapa skenario hukum yang membayangi jabatan Hellyana.
Dalam Pasal 78 ayat (2) UU 23/2014, seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah dapat diberhentikan sementara jika didakwa dengan tindak pidana yang memiliki ancaman penjara minimal 5 tahun. Mengingat vonis yang dijatuhkan adalah 4 bulan, posisi Heliana secara normatif tidak otomatis gugur selama proses hukum masih berjalan (banding atau kasasi).
Meski hukuman yang dijatuhkan tergolong pidana ringan, Pasal 79 menegaskan bahwa pemberhentian tetap dapat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) berdasarkan usulan DPRD apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah melalui putusan yang telah inkracht.
“Status jabatan wakil gubernur sangat bergantung pada apakah putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap. Jika sudah, proses administrasi pemberhentian biasanya akan bergulir di meja legislatif,” tulis analisis hukum terkait perkara ini.
Secara praktik, vonis di bawah 5 tahun memang tidak secara otomatis membatalkan jabatan. Namun, Hellyana kini menghadapi sanksi moral dan etika. Berikut adalah kemungkinan yang dapat terjadi.
DPRD dan Partai Pengusung: Dapat mengusulkan pemberhentian karena dinilai tidak lagi memenuhi syarat integritas sebagai pejabat publik.
Pemberhentian Dengan Hormat: Jika putusan telah final, biasanya pejabat yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
Hingga saat ini, publik masih menunggu apakah pihak terdakwa akan melakukan upaya hukum lanjutan. Selama putusan belum inkracht, Hellyana secara hukum masih memiliki hak untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Namun, bayang-bayang Pasal 79 UU Pemda menjadi “Pedang Damocles” yang siap jatuh sewaktu-waktu terhadap karier politik sang Wakil Gubernur. (Yuko)
