Hidayat Arsani Targetkan IPR Rampung Satu Bulan dan Kejar Dana Bagi Hasil Rp. 2 Triliun

27/03/2026

PANGKALPINANG, PERKARANEWS.COM – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, memberikan angin segar bagi sektor pertambangan rakyat. Usai menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Kantor DPRD Babel pada Jumat (27/03/2026), ia menegaskan bahwa proses perizinan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ditargetkan rampung dalam waktu dekat.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Babel, Kapolda Babel, dan Danlanal Babel sebagai bentuk sinergitas antarunsur Forkopimda dalam mengawal kebijakan strategis daerah.

Menjawab pertanyaan terkait perkembangan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan IPR, Hidayat Arsani optimis bahwa regulasi ini akan segera menemui titik terang. Menurutnya, kepastian hukum bagi masyarakat tambang adalah prioritas utama guna mendongkrak ekonomi Negeri Laskar Pelangi.

“Insya Allah, mudah-mudahan dalam satu bulan ini selesai semuanya. Kami memohon doa dari masyarakat. Meskipun prosesnya sedikit lambat, kita mengutamakan pengkajian kualitas yang baik agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik pemerintah, rakyat, maupun pengusaha,” ujar Hidayat Arsani.

Ia mengibaratkan IPR sebagai kelengkapan berkendara. Dengan adanya izin resmi, maka pajak terbayar dan operasional menjadi legal.

“Ibarat motor, SIM dan STNK-nya harus ada. Ini adalah instruksi Presiden melalui Menteri ESDM agar rakyat lebih sejahtera melalui tata kelola yang benar,” tambahnya.

Saat ini, pelaksanaan IPR akan difokuskan pada tiga wilayah utama, yaitu:

• Bangka Timur

• Bangka Tengah

• Bangka Selatan

Wilayah lain diharapkan segera menyusul setelah para Bupati menyelesaikan usulan masing-masing. Hidayat juga menekankan bahwa dengan adanya legalitas, pihak kepolisian dan aparat penegak hukum akan lebih mudah melakukan pengawasan.

“Pesan saya kepada masyarakat, sabar sedikit. Dengan IPR, bekerja jadi lebih aman karena tidak lagi melawan hukum. Kita berharap ekonomi Babel bisa tumbuh signifikan, bahkan targetnya bisa menyentuh angka 5 hingga 6,7 persen,” tegasnya.

Selain persoalan tambang, fokus utama Pemerintah Provinsi Babel saat ini adalah mendesak pemerintah pusat untuk mencairkan dana bagi hasil atau royalti yang mencapai angka Rp2 triliun.

Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menambahkan bahwa pada tanggal 2 mendatang, pihaknya bersama Gubernur akan memenuhi undangan BPK RI untuk membahas percepatan pencairan dana tersebut.

“Kami fokus agar dana Rp2 triliun itu segera dibayarkan. Itu adalah hak daerah yang telah kita serahkan kewajibannya kepada pemerintah pusat. Jika cair, dana tersebut akan langsung dialokasikan untuk kepentingan rakyat, mulai dari BPJS, beasiswa anak kurang mampu, hingga pembangunan infrastruktur,” jelas Ketua DPRD.

Di akhir penyampaiannya, Hidayat Arsani menyampaikan permohonan maaf dan keterbukaan untuk terus melakukan perbaikan.

“Kalau ada yang salah, mohon kami dapat merevisinya ke depan agar menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya. (Yuko)