Polemik Selisih Data Miskin Pangkalpinang, Prof Udin Bongkar Penyebab Bedanya Data BPS dan Desil

PANGKALPINANG, PERKARANEWS.COM – Walikota Pangkalpinang, Prof. Saparudin (Prof Udin), memberikan klarifikasi terkait adanya perbedaan signifikan angka kemiskinan di Kota Pangkalpinang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan tercatat sekitar 9.990 jiwa, namun dalam data Desil (sosial) angka yang tercakup mencapai 148.977 jiwa.

Prof. Saparudin menegaskan bahwa perbedaan angka tersebut terjadi karena adanya perbedaan indikator antara Data Kemiskinan dan Data Desil (Strata Sosial).

Menurut Prof. Saparudin, masyarakat yang masuk dalam kategori Desil 1 hingga Desil 5 tidak serta merta dikategorikan sebagai warga miskin. Desil lebih merujuk pada pengelompokan kesejahteraan sosial untuk menentukan prioritas bantuan.

“Data Desil itu adalah data sosial, strata sosial. Jadi, jika masuk Desil 1, belum tentu dia benar-benar miskin secara indikator BPS. Indikator keduanya berbeda. Kalau kemiskinan itu memang mereka yang benar-benar berada di bawah garis kemiskinan,” ujar Prof. Udin saat ditemui di Pangkalpinang.

Ia menambahkan bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres), pemerintah daerah wajib menggunakan data Desil 1 sampai 5 sebagai basis sasaran pemberian bantuan, seperti. Bantuan Sosial (Bansos). BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran). Bantuan Perumahan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang saat ini tengah berupaya menyinkronkan data di lintas dinas agar mengacu pada verifikasi BPS. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi tumpang tindih antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan dinas lainnya.

“Kita terus melakukan verifikasi. Misalnya data dari Dinas Sosial dibawa ke BPS untuk diverifikasi bersama. Kami berharap ke depan hanya ada Satu Data Sosial agar bantuan tepat sasaran,” tambahnya.

Terkait bantuan perumahan, Prof. Saparudin menyebutkan tahun ini Pangkalpinang mendapatkan alokasi sekitar 300 unit. Saat ini, sebanyak 131 unit telah dinyatakan layak (eligible) dan segera diproses. Sisanya akan terus diverifikasi secara bottom-up mulai dari tingkat kelurahan.

“Usulan ini bersifat bottom-up. Peran Lurah, RT, dan RW sangat krusial karena mereka yang tahu kondisi di lapangan. Jika ada warga yang status ekonominya berubah atau ada kematian, data harus segera di-update,” tegasnya.

Pemkot Pangkalpinang juga telah menjalin kerja sama melalui MoU dengan BPS untuk memastikan pembaruan data dilakukan secara berkala. Bagi usulan yang belum terakomodasi atau belum terverifikasi di tahun 2026, pemerintah berkomitmen untuk mengejarnya pada alokasi tahun 2027.

Menghadapi potensi angka kemiskinan yang mencapai 148 ribu jiwa dalam data Desil 1-5, Pemkot Pangkalpinang akan memprioritaskan. Melibatkan Dukcapil dan BPS untuk memantau dinamika sosial masyarakat. Memastikan input data tidak “tua” atau usang. Sinkronisasi anggaran agar bantuan stimulans tepat sasaran bagi masyarakat yang paling membutuhkan. (Yuko)