Ego Politik di Balik Pengusiran UMKM Pangkalpinang: Dampak Doktrin “Cara Yahudi” Walikota?

PANGKALPINANG, PERKARANEWS.COM – Wajah Kota Pangkalpinang yang dikenal sebagai kota penuh toleransi dan “Beribu Senyuman” kini mendadak tegang. Kepemimpinan Walikota Pangkalpinang, Prof. Saparudin atau yang akrab disapa Prof. Udin, mulai menuai kecaman hebat setelah instruksinya kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk “berpikir seperti orang Yahudi” diduga diterjemahkan secara liar dan membabi buta oleh para bawahannya.

Alih-alih mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan inovasi yang sehat, kebijakan tersebut justru dituding menjadi alat legitimasi untuk tindakan represif dan zalim terhadap pelaku usaha lokal.

Polemik ini memuncak saat sebuah tempat usaha yang telah lama berkontribusi pada ekonomi daerah tiba-tiba “didepak” dari aset Pemerintah Kota Pangkalpinang. Ironisnya, pelaku usaha tersebut selama ini dikenal taat aturan; mulai dari pembayaran pajak makan-minum, izin reklame, hingga retribusi gedung, semuanya diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku.

“Sangat miris. Kami sudah bertahun-tahun membangun ekonomi di sini, mempekerjakan lebih dari 40 kepala keluarga. Tapi sejak arahan ‘berpikir ala Yahudi’ itu didengungkan, kami diusir tanpa batas tenggang yang manusiawi,” keluh salah satu pihak yang terdampak.

Langkah pengusiran ini dinilai banyak pihak bukan berdasarkan urgensi hukum atau teknis, melainkan kuat dugaan karena dorongan ego politik dan kepentingan sosial tertentu. Tanpa surat peringatan yang wajar, tiba-tiba muncul perintah untuk angkat kaki. Tindakan ini dianggap mencoreng nilai kemanusiaan dan mengabaikan kenyataan riil di lapangan.

Kepemimpinan Prof. Udin yang pada masa kampanye tampak menyentuh hati masyarakat, kini justru dianggap berbalik arah. Masyarakat mulai mempertanyakan, apakah ibukota Provinsi Bangka Belitung ini sedang bertransformasi menjadi kota yang tidak lagi ramah terhadap warganya sendiri demi ambisi penguasa?

Tak terima dengan perlakuan yang dianggap zalim dan sewenang-wenang, kasus ini kini resmi bergulir di Pengadilan Kota Pangkalpinang. Langkah hukum ini diambil sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pimpinan yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perilaku manusia yang layak dan beradab.

Bukan hanya satu titik, aroma “pembersihan” aset dengan gaya serupa dikabarkan juga menyasar beberapa tempat usaha lain di Kota Pangkalpinang. Pola yang digunakan serupa: instruksi cepat, minim dialog, dan eksekusi yang menyakitkan.

Pesan keras pun mengalir dari masyarakat untuk Prof. Udin: “Janganlah berbuat zalim terhadap orang lain. Kekuasaan hanyalah titipan, namun nasib puluhan kepala keluarga yang terputus nafkahnya akan menjadi catatan sejarah yang kelam.”

Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih berupaya meminta klarifikasi lebih lanjut dari pihak Pemerintah Kota Pangkalpinang terkait status sengketa aset tersebut di pengadilan. (Yuko)