Miris! Pemkot Pangkalpinang Diduga Lepas Tangan Biayai Transportasi dan Konsumsi Jemaah Haji, Kemenag Turun Tangan

Foto ist. Keberangkatan jemah haji tahun 2023 lalu.

PANGKALPINANG,PERKARANEWS.COM– Sebuah ironi mewarnai persiapan keberangkatan ratusan calon jemaah haji asal Kota Pangkalpinang tahun 2025. Pemerintah Kota Pangkalpinang diduga tidak menganggarkan biaya transportasi dan konsumsi bagi para tamu Allah tersebut, sehingga membuat keluarga jemaah merasa kecewa dan prihatin. Rabu,(7/5)

Keterkejutan dan kekecewaan ini mencuat saat menjelang pelepasan jemaah haji asal Kota Pangkalpinang. Naruddin, salah seorang keluarga calon jemaah haji, mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakpedulian Pemkot Pangkalpinang. Menurutnya, ketidakjelasan mengenai biaya transportasi bus dan konsumsi selama berada di lokasi pelepasan sebelum bertolak ke embarkasi terasa sangat mengecewakan.

“Seandainya dari awal Pemerintah Pangkalpinang tidak mau menyediakan, seharusnya ada pemberitahuan yang jelas. Ini membuat kami, pihak keluarga, tidak habis pikir dengan sikap Pemkot Pangkalpinang,” ujarnya dengan nada kecewa.

Kekecewaan ini semakin terasa kontras dengan kepedulian yang ditunjukkan oleh pemerintah kabupaten/kota lainnya di Bangka Belitung. Di mana pemerintah daerah lain aktif memberikan dukungan dan fasilitas bagi calon jemaah haji mereka sebagai bentuk perhatian dan harapan doa untuk kemajuan daerah.
Sementara itu, Pemkot Pangkalpinang terkesan hanya berpangku tangan dan mengandalkan pihak lain.

Fakta yang lebih mencengangkan terungkap dalam konfirmasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) Bangka Belitung. Pihak Kemenag menyatakan bahwa seluruh biaya operasional, termasuk penyewaan bus dan konsumsi jemaah haji asal Kota Pangkalpinang, akan ditanggung oleh Kemenag sendiri.

Hal ini menjadikan Kota Pangkalpinang sebagai satu-satunya daerah di Bangka Belitung yang biaya keberangkatan jemaah hajinya ditanggung oleh Kemenag, lantaran ketiadaan anggaran dari pemerintah kota.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai prioritas anggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang terhadap warganya yang akan menunaikan ibadah suci. Di tengah semangat berbagi dan gotong royong dalam menyambut tamu Allah, sikap Pemkot Pangkalpinang ini dinilai kurang responsif dan tidak menunjukkan kepedulian yang semestinya.

Diharapkan, kejadian ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk lebih memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan warganya, terutama dalam momen-momen penting seperti keberangkatan ibadah haji.

Kepedulian dan dukungan dari pemerintah daerah tentu akan memberikan semangat dan kenyamanan bagi para calon jemaah haji dalam menjalankan ibadah mereka.