Kasus Ujaran Kebencian dan Fitnah Dr. Surya Hafidiansyah Putra Jadi Perhatian Istana, Tim Penasihat Presiden Angkat Bicara

PANGKALPINANG,PERKARANEWS.COM- Kasus dugaan ujaran kebencian dan fitnah yang melibatkan dr. Surya Hafidiansyah Putra, seorang dokter di RSUD Soekarno, Bangka Belitung, ternyata telah menarik perhatian hingga ke tingkat nasional. Hal ini diungkapkan oleh salah satu anggota tim penasihat presiden bidang kesehatan dalam wawancara eksklusif dengan awak media.

Sumber yang menolak disebutkan namanya tersebut menjelaskan bahwa kasus ini telah menjadi perhatian serius, bahkan hingga ke Istana Negara.

“Ini bukan lagi masalah Babel, sudah menjadi perhatian Presiden Prabowo,” ujarnya.

Namun, ia menegaskan bahwa posisinya sebagai anggota tim penasihat presiden tidak terkait langsung dengan kasus ini.

“Saya juga bukan pengurus PDSI, tapi anggota PDSI. Dulu pernah jadi pengurus, tapi sekarang jadi pejabat di tim penasihat presiden bidang kesehatan. Dan juga di Majelis Disiplin Profesi. Untuk kedua jabatan itu juga tidak ada hubungan dengan kasus tersebut,” jelasnya.

Menurutnya, kasus yang melibatkan dr. Surya lebih merupakan perselisihan antar anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

“Kalau tidak salah, kasus dr. Surya adalah keributan antar anggota IDI sendiri. Saya juga tidak mengikuti detailnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Majelis Disiplin Profesi hanya menangani laporan malpraktik, bukan perselisihan antar dokter.

“Kalau keributan sesama dokter, itu kami tidak urus. Sekarang sebenarnya secara hukum tidak diatur lagi majelis etik secara eksplisit sejak IDI dan lain-lain juga dicopot kewenangannya di UU yang baru. Cuma kalau yang masih mau jadi anggota IDI, mungkin IDI masih ada majelis etik yang mengikat anggotanya sendiri. Kami urus disiplin, alias pelanggaran SOP dalam pelayanan ke pasien. Kalau kami, Majelis Disiplin Profesi di bawah Konsil Kesehatan Indonesia, alias atas nama negara. Harus tanya IDI kalau urusan etik. IDI menaungi Perhimpunan Jantung (PERKI). Itu urusan internal IDI dan PERKI. Juga masalah pribadi kedua dokter itu dengan polisi. Karena tidak ada laporan pasien terkait kasus dr. Surya ke kami, jadi kami tidak mengusut itu,” paparnya.

Ia juga menambahkan bahwa sebaiknya kasus ini tidak dipolitisasi, mengingat kedua dokter tersebut dibutuhkan masyarakat untuk pelayanan kesehatan.

“Kalau tidak salah, kan mereka damai, ya sudah biarkan saja. Orang sudah berdamai, jangan kita ikut campur lagi. Kasihan masyarakat butuh pelayanan dari kedua dokter tersebut. Jangan sampai dipolitisasi,” tegasnya.

Sebagai penutup, ia menekankan bahwa dirinya tidak berwenang untuk mencampuri urusan internal IDI.

“Karena saya bukan anggota IDI, tapi anggota PDSI, maka saya tidak boleh ikut campur keributan anggota IDI. Bahkan di PDSI juga saya bukan lagi pengurus. Karena sejak jadi pejabat, saya lepas jabatan di PDSI,” pungkasnya.(Yuko)