Pj Gubernur Babel Dinilai Keliru Terbitkan Surat Edaran, DPRD Siap Carikan Solusi

PANGKALPINANG,PERKARANEWS.COM– Dalam audiensi antara Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bangka Belitung (Babel) dengan DPRD Babel, terungkap bahwa Penjabat (Pj) Gubernur Babel dinilai keliru dalam menerbitkan surat edaran. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Babel, Edy Nasapta.

Edy Nasapta menjelaskan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 memerintahkan efisiensi anggaran di daerah. Namun, Pj Gubernur Babel justru membuat keputusan yang dinilai keliru dengan melarang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggelar kegiatan seremonial, rapat, serta seminar di hotel. Padahal, bunyi Inpres tidak demikian.

“Inpres presiden tidak seperti itu bunyinya,” tegas Edy Nasapta.

Anggota Komisi IV DPRD Babel, Mariam, menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu memiliki regulasi yang kuat untuk mendukung sektor pariwisata di Bangka Belitung. Regulasi tersebut dapat berupa peraturan daerah, peraturan gubernur, atau keputusan gubernur.

“Apakah itu lewat perda? Apakah lewat peraturan gubernurnya? Apakah lewat keputusan gubernur kah supaya saling menguatkan yang berusaha di Bangka Belitung?” tanya Mariam.

Mariam juga menceritakan pengalamannya di Bangka Tengah. Saat itu, hotel-hotel seperti Novotel, Aston, dan Solaria yang baru terbentuk belum mampu membayar pajak karena belum ada tamu. Pemerintah Bangka Tengah kemudian mengambil kebijakan untuk tidak memungut pajak dari hotel-hotel tersebut sampai kondisi mereka sehat.

“Dulu saya di Bangka Tengah nih izin cerita sedikit untuk mata semangat, DPRD Bangka Tengah ketika Bangka Tengah baru terbentuk, hotel seperti Novotel, Aston, Solaria yang baru bertumbuh pasti tidak akan mampu membayar pajak. Ya kan? Karena belum ada tamu. Lalu pemerintah Bangka Tengah mengambil sebuah kebijakan untuk beberapa tahun. Tidak perlu bayar pajak dulu lah itu hak daerah sampai hotel itu sehat,” ujar Mariam.

Ia juga menyampaikan bahwa semua persoalan pasti ada jawabannya. Yang penting adalah optimis dan tidak ada masalah yang tidak bisa dibahas. Mariam mengajak semua pihak untuk tetap optimis dan mencari solusi bersama.

“Tidak ada persoalan tanpa jawaban. Yang penting kita optimis dulu. Tidak ada masalah yang tidak bisa dibahas. Saya masih tetap optimis,” kata Mariam.
Terkait dengan keluhan PHRI Babel, Mariam mengatakan bahwa DPRD akan membahas permasalahan ini dengan pimpinan DPRD dan komisi-komisi terkait. Ia khawatir banyak tenaga kerja yang akan menganggur jika kondisi ini terus berlanjut.

“Kami khawatir banyak tenaga kerja kami yang nganggur, kami tidak akan sanggup lagi pulang ke rumah ke kampung sana kalau tangga kami pun dipenuhi para uh tenaga kerja yang di-PHK,” pungkas Mariam.(Yuko)