Dosen UBB Kontroversi: Rendahkan Saksi MK yang Ungkap Kecurangan Pilkada Bangka Barat?

PANGKALPINANG,PERKARANEWS.COM– Pernyataan seorang akademisi Universitas Bangka Belitung (UBB) menuai kontroversi setelah dinilai merendahkan hak asasi manusia (HAM) dan merongrong integritas proses hukum terkait kecurangan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Bangka Barat.

Dosen FISIP UBB, Rianto MA, menjadi sorotan setelah pernyataannya di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap merendahkan seorang saksi yang mengungkap indikasi politik uang dalam Pilkada Bangka Barat. Rianto mempermasalahkan latar belakang saksi sebagai mantan narapidana yang telah menjalani hukumannya.

Pengamat muda perpolitikan Bangka Belitung, IAM, mengecam pernyataan Rianto sebagai pelanggaran etika dan hukum.

“Saksi tersebut tidak boleh diungkit latar belakangnya, karena ia telah menjalani hukumannya,” tegas IAM kepada awak media.

IAM juga mendukung media yang kritis terhadap perilaku tenaga pendidik yang seharusnya menjadi contoh baik, bukan malah terlibat dalam praktik kecurangan Pilkada.

“Kritis berita ini. Saya setuju dengan berita seperti ini,” ujarnya.

Kritik pedas juga datang dari tokoh penggiat hukum Babel, IW, yang menyayangkan pernyataan Rianto.

“Mantan napi lebih bermoral daripada akademisi yang menggadaikan idealismenya,” cetus IW.

IW mempertanyakan idealisme Rianto sebagai seorang dosen yang terkesan tidak netral dalam menyikapi dugaan politik uang di Pilkada Bangka Barat.

“Tanya idealisme yang tergadaikan itu boleh tidak? Apa lebih bermoral?” sindirnya.

Penggiat anti korupsi di Babel, HD, menilai tindakan Rianto tidak masuk akal dan terkesan ingin membungkam orang yang berbicara jujur di persidangan MK.

“Masa seorang mantan napi yang menjadi saksi di MK membongkar praktik kotor pasangan calon yang menghalalkan cara politik uang dalam mencuri kemenangan di Pilkada Bangka Barat, malah disalahkan?” kata HD.

HD berencana melaporkan Rianto ke pihak kampus UBB agar mendapatkan sanksi tegas atas pernyataannya yang dinilai merendahkan HAM seorang saksi yang telah diambil sumpahnya di persidangan MK.

“Saya akan melaporkan kepada pihak kampus UBB untuk menegur dan memberikan sanksi tegas kepada dosen tersebut, karena sudah dinilai melecehkan dan merendahkan martabat seorang yang bicara jujur tentang adanya politik uang di Pilkada Bangka Barat,” pungkasnya.

Sementara itu, salah satu pejabat UBB, Nanang Wahyudin, mengucapkan terima kasih atas informasi yang disampaikan dan berjanji akan menindaklanjuti kasus ini.

“Terima kasih informasinya, Bang. Nanti kami akan sampaikan ke pimpinan unit kerja yang bersangkutan untuk dapat ditelusuri dan dikomunikasikan. Untuk tentang itu nanti kami dalami dulu,” jawab Nanang.

Berita ini akan terus kami kembangkan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait kontroversi pernyataan dosen UBB ini.(Yuko)