PEMBIARAN TERSISTEMATIS? Papan Reklame Ilegal Menjamur, Walikota Pangkalpinang ‘Tutup Mata’ PAD Raib!

PANGKALPINANG, PERKARANEWS.COM – Ketidaktegasan, atau bahkan dugaan pembiaran tersistematis, Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam penegakan aturan terkait menjamurnya papan reklame ilegal kian menjadi sorotan tajam. Ratusan bahkan ribuan papan reklame diduga kuat berdiri tanpa izin yang sah di jantung Ibu Kota Provinsi Bangka Belitung ini, namun hingga kini, tak ada tindakan nyata yang mampu dilakukan.

Hasil temuan terbaru dari Badan Pengawasan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Bangka Belitung, yang tertuang jelas dalam Berita Acara mereka, mengungkap fakta mencengangkan. Dua papan reklame yang berdiri tegak di kawasan strategis, tepatnya di belakang Hotel Puncak Kota Pangkalpinang, dikonfirmasi TIDAK MEMILIKI IZIN sama sekali.

Ironisnya, kasus ini hanyalah puncak gunung es. Di berbagai ruas jalan, baik itu jalan nasional, provinsi, maupun jalan kota, papan-papan reklame ilegal seolah dibiarkan tumbuh subur, menantang wibawa hukum dan pemerintah daerah.

“Berita acara dari BP Satuan Kerja Jalan Nasional (BPJN) dengan tegas menyebutkan bahwa banyak papan reklame yang berdiri sepanjang jalan nasional ternyata belum melengkapi syarat-syarat untuk mendirikan papan reklame, tapi malah dibiarkan begitu saja,” tulis laporan tersebut.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa Pemkot Pangkalpinang terkesan tak berdaya?

Padahal, penertiban dan legalisasi papan-papan reklame ini adalah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan, terutama dari sektor Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pajak reklame. Di tengah kesulitan keuangan daerah saat ini, membiarkan PAD bocor dari sektor ini jelas merupakan kerugian fatal yang tak termaafkan.

• Apakah ini murni pembiaran oleh Pemda Kota Pangkalpinang?

• Atau jangan-jangan Pimpinan Tertinggi, Walikota Pangkalpinang, Profesor Saparudin tidak paham terkait aturan-aturan yang seharusnya menjadi mesin penghasil PAD?

Persoalan reklame ilegal ini bukan barang baru. Tercatat, sudah empat kali ganti Walikota, namun masalah ini tetap terkesan mandul tanpa penindakan lebih lanjut dari dinas terkait maupun pucuk pimpinan.

Kinerja Walikota Pangkalpinang saat ini pun menjadi tanda tanya besar. Mampukah beliau memimpin Kota Pangkalpinang dan membawa perubahan, khususnya dalam menegakkan aturan yang dapat menopang keuangan daerah?

Saat dikonfirmasi oleh awak media, Walikota bahkan disebut-sebut masih bingung menjawab terkait kejelasan penertiban papan reklame ilegal di kota yang ia pimpin. Kebingungan ini semakin mempertebal dugaan adanya ketidakseriusan atau ketidakmampuan dalam menindak pengusaha-pengusaha reklame ilegal yang selama bertahun-tahun telah menikmati hasil tanpa membayar pajak dan mengikuti aturan.

AKANKAH papan reklame ilegal yang telah berdiri bertahun-tahun di Kota Pangkalpinang ini dibiarkan seolah-olah pemerintah tutup mata? Masyarakat menuntut ketegasan!. (Yuko)