PANGKALPINANG, PerkaraNews.com – Sebagai upaya mengatasi permasalahan pertambangan ilegal dan kerusakan lingkungan pasca penambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Prov. Kep. Babel), Penjabat (Pj) Gubernur Ridwan Djamaluddin bersama pihak Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI menggelar Forum Koordinasi dan Sinkronisasi.
Forum yang dilaksanakan di Hotel Novotel Bangka, pada Selasa (13/12/22) itu membahas seputar penanganan tindak pidana lingkungan hidup dan penyelamatan kerugian negara dari dampak kejahatan pertambangan ilegal di Prov. Kep. Babel.
“Kita menyambut baik forum ini, dan ini merupakan bentuk perhatian dari pemerintah pusat, karena sudah kedua kali Kemenko Polhukam datang kesini mengadakan rapat terkait pertambangan tanpa izin,” ujar Pj Gubernur dalam sambutannya.
Forum ini menurut Pj Gubernur merupakan bentuk upaya untuk mengurangi kerugian negara, mencegah kerusakan lingkungan, dan mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat akibat pertambangan ilegal.
“Dalam hal ini, kita berada dalam program dan semangat yang sama, kita akan sangat senang jika pihak Kemenko Polhukam berkenan berada disini dan melanjutkan kegiatan,” tambahnya.
Pemerintah juga menurut Pj Gubernur, melakukan upaya lain, misalnya pengurusan izin pertambangan rakyat, pola kemitraan, serta senantiasa mengajak masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan dan mencegah kerusakan lingkungan.
“Kita harus bersama-sama satu tujuan agar pertambangan ini dapat membawa berkah dan tidak menimbulkan bencana di kemudian hari,” ujarnya.
Dalam Forum tersebut, dipimpin langsung oleh Brigjen Pol Asep Jaenal, selaku Asisten Deputi Penanganan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara Kemenko Polhukam RI. Ia mengatakan pihaknya akan memfokuskan pada permasalahan yang yang berkaitan dengan pertambangan ilegal, yang berdampak pada kerugian negara dan terjadinya kerusakan lingkungan.
“Salah satu target kinerja kami adalah dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional sesuai dengan tugas pokok kami, yaitu penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara. Dalam hal ini, tanggung jawab kami ada 4 empat, yakni illegal mining, illegal logging, illegal drilling dan illegal fishing,” ungkapnya.
Selain itu, ia menekankan bahwa dengan pemanfaatan hasil pertambangan yang baik dan sesuai dengan regulasi, dapat memberikan efek ekonomi bagi masyarakat Kep. Babel, dan secara umum nasional.
Untuk itu, Kemenko Polhukam terus mendorong pemerintah daerah dan stakeholder lain untuk bisa melakukan proses pembinaan yang akan menuju ke arah kaidah-kaidah pertambangan yang baik.
(R5/RLS)
crestor 10mg pill buy zetia purchase zetia pill
buy generic prilosec omeprazole 10mg brand order omeprazole 10mg
domperidone oral buy tetracycline for sale cheap tetracycline 250mg
buy lopressor tablets buy generic lopressor 100mg how to get metoprolol without a prescription
order flexeril 15mg for sale cyclobenzaprine where to buy buy baclofen 25mg generic
order atenolol pills tenormin 100mg over the counter atenolol 100mg brand
toradol 10mg drug cost colcrys 0.5mg buy cheap colchicine
depo-medrol canada methylprednisolone 16mg pills purchase depo-medrol pill