Kuasa Hukum Danny Soroti Kelemahan LHP BPK Juga Multi Tafsir Regulasi dalam Sidang Korupsi Gas PGN–IAE

JAKARTA, PERKARANEWS.COM – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kerja sama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. dan PT Inti Alasindo Energi (IAE), yang menjerat Danny Pradipta, Iswan Ibrahim, kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/11/2025), Para terdakwa didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara hingga USD 15 juta.

Ditemui usai persidangan, kuasa hukum terdakwa Danny Praditya, FX L. Michael Shah, menyampaikan sejumlah keberatan substansial terhadap metode serta kesimpulan yang digunakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menentukan adanya dugaan penyimpangan.

Dalam sesi wawancara resmi pasca-sidang, tim kuasa hukum menegaskan bahwa laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK yang dijadikan landasan Jaksa Penuntut Umum dinilai “tidak memenuhi standar pemeriksaan investigatif”.

Kuasa hukum menyoroti ketiadaan tanggal dalam LHP BPK, yang menurut regulasi internal BPK menandakan bahwa laporan tersebut tidak final.

“Ketika kami mempertanyakan hal ini, majelis malah meminta fokus pada substansi, padahal validitas laporan adalah syarat dasar,” ujar Michael Shah.

Menurutnya, BPK hanya berpegang pada kesimpulan bahwa transaksi PGN–IAE melanggar Permen ESDM 06, tanpa mengkaji dokumen pengecualian yang justru memperbolehkan transaksi tersebut.

“Surat yang memberi dasar pengecualian Pasal 12 ayat 4 sama sekali tidak disebutkan oleh BPK,” tegasnya.

Kuasa hukum menyebut audit BPK gagal menggali perbedaan interpretasi regulasi yang tercatat di Kementerian ESDM, di mana pada Januari dinyatakan tidak boleh, namun pada September dinyatakan boleh.

“Jika regulasi multitafsir, seharusnya BPK meminta pendapat ahli, bukan mengambil kesimpulan tunggal,” jelas Michael.

Menurut Michael, BPK berhenti pada kesimpulan “melanggar”, tanpa menilai apakah kerugian timbul akibat tindakan direksi atau akibat manajemen baru yang tidak mengeksekusi hak PGN.

“BPK tidak menilai konteks bisnis, hanya prosedur administratif. Itu keliru,” ujarnya.

Ia kembali menjelaskan bahwa keputusan advance payment diambil dalam kondisi pasokan Jawa Timur defisit, ancaman penetrasi Pertagas tinggi, dan tanggung jawab direksi untuk menjaga konsesi wilayah PGN.

“Direksi bertanggung jawab mencegah risiko kerugian yang lebih besar. Ini bukan keputusan serampangan, tapi strategi komersial yang didasarkan pada kondisi darurat pasokan,” jelasnya

Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi Adi Munandir, mantan Group Head Marketing PGN, serta dua ahli dari BPK, Inge Anggraini dan Aurora Magdalena. Saksi Adi Munandir menjelaskan bahwa pada 2017 terjadi perubahan besar dalam struktur industri gas akibat terbitnya Permen ESDM 19/2009 dan Permen ESDM 03/2010, yang meliberalisasi pasar gas nasional.

“Regulasi itu memunculkan lebih dari 60 trader tanpa fasilitas,” ujar Adi.

Menurutnya, skema Local Distribution Company (LDC) dirancang untuk:

* menata ulang rantai pasok gas,

* mempertahankan wilayah niaga PGN,

* merespons pembatasan penjualan gas tanpa fasilitas pada Februari 2018.

Ia juga memaparkan proses pertemuan PGN dengan Asosiasi Trader, hingga negosiasi intensif dengan Isargas, yang belakangan meminta sistem advance payment USD 12 juta—kemudian naik menjadi USD 15 juta.

Adi menjelaskan bahwa PGN membentuk Project LIBRA untuk merespons permintaan Isargas dan mengkaji potensi akuisisi atau kerja sama LDC dengan trader lain. Semua langkah dilaporkan kepada Direksi Komersial dan Keuangan.

Ahli dari BPK menyampaikan bahwa sejak sebelum keputusan bisnis diambil:

* kondisi keuangan IAE/Isargas sudah diketahui bermasalah,

* regulasi membatasi transaksi tanpa fasilitas,

* risiko kegagalan mitigasi dapat diperkirakan.

“Direksi wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan, sekalipun tujuannya mitigasi risiko atau penyelamatan korporasi.” ujar ahli dalam sidang

Ketika ditanya apakah seorang direksi boleh melanggar regulasi demi keuntungan perusahaan, ahli menegaskan bahwa Direksi bertindak harus sesuai regulasi yang ada.

“Tidak. Regulasi adalah batas final bagi direksi.” tambah ahli

Persidangan hari ini menampilkan dua arus besar keterangan dari Pihak kuasa hukum terdakwa menyayangkan BPK dalam menilai laporan kurang objektif, tidak final, dan tidak mempertimbangkan aspek bisnis serta perbedaan interpretasi regulasi.

Sedangkan dari fakta keterangan saksi juga ahli menekankan bahwa keputusan direksi diambil dalam kondisi penuh risiko dan bahwa kepatuhan regulasi tetap menjadi batas yang harus dijaga. (AR)