Klarifikasi Dedi Suprianto. Amplop Bukan Politik Uang, Tapi Ongkos Transport Ketua Partai Ummat

PANGKALPINANG,PERKARANEWS.COM– Isu politik uang yang menyasar pasangan calon Berbenah di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pangkalpinang akhirnya diluruskan. Amplop berisi uang yang diberikan kepada Ketua Partai Ummat Kota Pangkalpinang, yang sempat dinarasikan sebagai praktik politik uang, ternyata hanya ongkos transportasi.

Hal ini ditegaskan oleh Dedi Suprianto, Ketua Tim Pemenangan Berbenah. Menurutnya, insiden tersebut murni kesalahpahaman internal koalisi yang keliru diinterpretasikan oleh pihak luar.

“Ini cuma masalah internal tim koalisi pasangan 04. Ada miss komunikasi saja,” kata Dedi Suprianto saat ditemui pada Selasa sore (26/08/2025).

Dedi menjelaskan, setiap partai politik yang tergabung dalam koalisi Berbenah memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Para ketua partai bertanggung jawab penuh untuk mengawasi saksi-saksi yang mereka tempatkan di setiap kecamatan.

Oleh karena itu, Dedi menambahkan, pemberian ongkos transportasi atau pengganti biaya BBM adalah hal yang wajar. Tujuannya agar para penanggung jawab saksi, termasuk Ketua Partai Ummat, tidak perlu menggunakan uang pribadi mereka untuk berkeliling dan memantau TPS.

“Ketua Partai Ummat itu kan bagian dari tim yang mengawasi saksi. Masalahnya jangan sampai mereka harus isi bensin pakai uang pribadi. Ini hanya urusan internal partai koalisi,” tegas Dedi.

Senada dengan Dedi, Ketua Partai Ummat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Troiga Agusta, juga memberikan klarifikasi. Ia membenarkan adanya uang transportasi yang diberikan kepada Ketua Partai Ummat Pangkalpinang.

“Kami dari Partai Ummat menegaskan, uang yang dimaksud memang untuk transportasi dalam rangka memantau saksi-saksi dari Partai Ummat di TPS. Ketua Partai Ummat Kota Pangkalpinang adalah tim kami, jadi yang terjadi hanya miss komunikasi,” jelas Troiga.

Dengan adanya klarifikasi dari kedua belah pihak, isu politik uang yang sempat beredar dapat dipastikan sebagai kesalahpahaman dalam koordinasi internal tim koalisi.(Yuko)