Sengkarut Timah Babel: Kemitraan Berujung Pelanggaran Hukum

PANGKALPINANG,PERKARANEWS – Isu tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung kembali mencuat. Liberalisasi sektor ini pasca pencabutan sejumlah peraturan pemerintah telah memicu maraknya penambangan rakyat tanpa izin. Kondisi ini diperparah dengan praktik kemitraan antara PT Timah dan pihak tertentu yang justru menuai kontroversi dan berujung pada dugaan pelanggaran hukum.

Praktik kemitraan ini bertujuan mengakomodasi penambangan rakyat di wilayah IUP PT Timah. Meski berdalih menyelamatkan aset timah, langkah ini dianggap melanggar hukum oleh Kejaksaan Agung dan berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar. Polemik ini menambah daftar panjang permasalahan tata kelola timah di Bumi Serumpun Sebalai.

Akar permasalahan ini berawal dari perubahan regulasi di awal tahun 2000-an. Pencabutan status timah sebagai bahan galian strategis dan pelimpahan kewenangan pengelolaan sumber daya mineral ke kepala daerah membuka pintu bagi penambangan bebas oleh masyarakat. Situasi ini memunculkan tantangan tersendiri bagi tata kelola pertambangan timah.

Menghadapi maraknya penambangan ilegal, PT Timah berinisiatif membentuk program kemitraan dengan masyarakat. Namun, skema ini justru menuai kritik tajam karena dinilai sebagai bentuk pembiaran terhadap aktivitas penambangan tanpa izin yang sah. Kemitraan yang awalnya diharapkan menjadi solusi, justru menjadi sumber masalah baru.

Dampak dari penambangan ilegal dan skema kemitraan yang kontroversial sangat signifikan. Kerusakan lingkungan yang parah akibat aktivitas penambangan yang tidak terkendali menjadi salah satu konsekuensinya. Selain itu, dugaan kerugian negara akibat praktik kemitraan yang dianggap melanggar hukum juga menjadi sorotan utama. Persaingan yang tidak sehat dalam mengakses sumber daya timah juga kerap memicu konflik sosial di tengah masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan kompleks ini, dibutuhkan langkah komprehensif dari berbagai pihak. Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku pelanggaran pertambangan menjadi krusial. Perbaikan regulasi pertambangan agar lebih efektif dan efisien juga mendesak untuk dilakukan. Pengawasan yang ketat terhadap aktivitas pertambangan juga diperlukan untuk mencegah pelanggaran serupa terulang kembali. Selain itu, pemerintah perlu mendorong diversifikasi ekonomi agar masyarakat tidak terlalu bergantung pada sektor pertambangan.

Persoalan tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung adalah masalah multidimensional yang memerlukan solusi jangka panjang. Kerja sama yang solid antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencari solusi terbaik yang berkeadilan bagi semua pihak dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.(MJ01)