Tandatangani Nota Kerja Sama dengan Kanwil DJPb Babel, Pemkab Bateng Siap Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

KOBA,PERKARANEWS — Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Pemkab Bateng) bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melakukan Penandatanganan Nota Kerja Sama tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bangka Tengah.

Penandatanganan kerja sama yang ditandatangani oleh Bupati Bateng, Algafry Rahman bersama Kepala Kanwil DJPb Babel, Edih Mulyadi ini dilaksanakan di Ruang VIP Kantor Bupati Bateng pada kegiatan Coffee Morning Pemkab Bateng, pada Senin (19/2/2024).

“Alhamdulillah, kali ini kita berkesempatan menandatangani kerja sama bersama DJPb Babel. Ini akan kita jadikan momentum untuk pengelolaan keuangan di Kabupaten Bangka Tengah menjadi lebih baik,” ucap Algafry.

Melalui kerja sama ini juga, Bupati Bateng berharap DJPb dapat memberikan dukungan penuh terhadap pengelolaan keuangan di Pemkab Bangka Tengah.

“Pada prinsipnya, kita selaku Pemkab Bateng tentu sangat berharap dukungan yang diberikan oleh DJPb terkait bagaimana pengelolaan keuangan daerah,” ucapnya.

Algafry pun menyatakan komitmen dari Pemkab Bateng untuk dapat terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah melalui kerja sama ini.

“Kehadiran DJPb di sini tentu sangat penting bagi kami agar standarisasi pengelolaan keuangan bisa terus kita tingkatkan dan kami berkomitmen untuk terus memperbaiki semua aspek pengelolaan keuangan di Bangka Tengah kedepannya,” kata Algafry.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Babel, Edih Mulyadi menyatakan kesiapan pihaknya dalam memberikan dukungan dan arahan dalam pengelolaan keuangan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah.

“Pengelolaan keuangan di Bangka Tengah pada prinsipnya sudah sangat baik, namun jika ada ruang untuk peningkatannya maka akan kita kejar untuk ditingkatkan agar lebih baik lagi,” ucapnya.

Menurut Edih, dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik maka akan memberikan dampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

“Dengan pengelolaan keuangan yang baik, beberapa indikator seperti kesejahteraan dan indikator ekonomi yang meningkat akan membawa dua keuntungan sekaligus. Yang pertama tentu meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” ujar Edih.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan keuntungan lain yang bisa didapatkan pemerintah daerah dengan pencapaian pengelolaan keuangan yang baik adalah adanya peningkatan jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat melalui dana insentif fiskal.

Dalam kegiatan ini, juga dilakukan penandatanganan Rencana Kerja antara OPD bersama Kepala Kanwil DJPb Babel. Adapun beberapa OPD yang melakukan penandatanganan antara lain: BPKAD, BPPRD, DPMPTK, Disperindagkop-UKM, dan Dinas Kesehatan yang diwakili oleh masing-masing Kepala OPD. (Yuko)