PANGKALPINANG, PERKARANEWS.COM – Kondisi keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tengah berada dalam tekanan akibat defisit anggaran yang terjadi di tengah kebijakan efisiensi di berbagai sektor. Situasi ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah.
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Babel, Jumat pagi (27/3), menegaskan kepada seluruh jajaran agar lebih cermat dalam penggunaan anggaran. Ia mengingatkan bahwa setiap pengeluaran harus mempertimbangkan kondisi fiskal yang sedang tidak stabil.
Menurutnya, langkah efisiensi menjadi hal yang tidak terhindarkan guna menjaga keseimbangan keuangan daerah. Namun demikian, pemerintah tetap dituntut mampu menjalankan program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Di sisi legislatif, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Babel dari Fraksi Partai Golkar, Rina Tarol, menyampaikan bahwa kondisi defisit dan efisiensi ini bukan hanya dialami oleh Bangka Belitung semata, melainkan merupakan fenomena global.
“Dengan kondisi ekonomi bukan hanya di Bangka Belitung, tapi secara global kita lagi mengalami efisiensi dan semua pihak mau tidak mau harus mencari cara bagaimana mengatur keuangan itu tetap bekerja maksimal untuk masyarakat dengan keuangan yang sangat minim ini agar kita tidak jadi abai keinginan masyarakat,” ujarnya.
Rina menekankan bahwa dalam situasi seperti ini, pemerintah daerah harus mampu menyusun strategi pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menurunnya kualitas pelayanan publik.
Ia juga mendorong agar seluruh perangkat daerah dapat lebih inovatif dalam merancang program, dengan tetap mengedepankan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama. Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.
Dengan pengelolaan keuangan yang tepat dan terukur, diharapkan pemerintah daerah tetap mampu menjaga stabilitas pembangunan serta memastikan kesejahteraan masyarakat di tengah tekanan ekonomi dan kebijakan efisiensi yang sedang berlangsung. (Yuko)
