PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM – Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya (BPJ), melayangkan ultimatum keras kepada jajaran direksi PT Pertamina (Persero). Dalam kunjungan kerjanya ke Bangka Belitung, BPJ menegaskan tidak akan menoleransi adanya kelangkaan BBM dan LPG 3 kg, terutama menjelang hari besar keagamaan.
Bambang Patijaya secara terbuka meminta Direktur Utama Pertamina untuk mengevaluasi hingga mencopot General Manager (GM) di tingkat wilayah yang dianggap gagal menangani masalah distribusi.
“Saya sudah berikan ultimatum kepada GM MOR II. Kalau memang tidak bisa menyelesaikan masalah, ganti saja! Saya sudah bilang ke Dirut Pertamina, GM yang tidak adaptif, tidak responsif, dan tidak menunjukkan effort menyelesaikan problem supply, sebaiknya dievaluasi,” tegas politisi yang akrab disapa BPJ ini.
Langkah tegas ini diambil menyusul keluhan masyarakat terkait berlarut-larutnya masalah kelangkaan LPG 3 kg yang menjadi hajat hidup orang banyak.
BPJ mengingatkan Pertamina bahwa Bangka Belitung memiliki karakteristik khusus, di mana perayaan Imlek memiliki urgensi yang sama besarnya dengan hari raya lainnya. Ia mewanti-wanti agar ketersediaan energi tidak terganggu dalam rentetan hari besar ke depan.
“Di Bangka Belitung, hari raya besar itu tambah satu lagi, namanya Imlek. Jangan sampai saat Imlek BBM kosong, LPG susah. Apalagi setelah itu masuk bulan puasa. Bukan hanya BBM dan LPG, tapi juga listrik. Jangan sampai mati lampu lagi,” ujarnya dengan nada bicara perkara.
Dalam pengawasannya, Komisi XII menemukan fakta memprihatinkan bahwa wilayah Marketing Operation Region (MOR) II yang meliputi Sumatera Bagian Selatan (Babel, Sumsel, Jambi, Bengkulu, Lampung) memiliki cadangan stok energi paling rendah dibandingkan 8 MOR lainnya di Indonesia.
Penyebab utamanya adalah keterbatasan tanky storage atau tangki timbun untuk produk BBM. Kondisi ini dinilai sangat riskan bagi ketahanan energi regional.
Guna mengatasi krisis cadangan tersebut, BPJ mengungkapkan bahwa saat ini sedang dilakukan kajian serius untuk pembangunan depot atau tangki stok regional baru.
“Ini bukan lagi soal serius atau tidak serius, kajiannya sudah dibuat. Lokasinya harus strategis, tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan 5 provinsi di MOR II, tapi juga bisa menunjang suplai ke pulau lain seperti Kalimantan Barat yang letaknya berseberangan dengan kita,” jelas BPJ.
Penekanan pada infrastruktur ini menjadi harga mati bagi Komisi XII untuk memastikan negara hadir dalam menjamin ketersediaan energi bagi rakyat, tanpa ada lagi alasan teknis yang merugikan masyarakat.
