TNI AL Gagalkan Penyelundupan 25 Ton Timah Ilegal di Selat Bangka, Negara Nyaris Rugi Rp 12,5 Miliar

PANGKALPINANG, PERKARANEWS.COM – Komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas praktik penjarahan sumber daya alam kembali membuahkan hasil. Dalam sebuah operasi penyergapan tengah malam, TNI Angkatan Laut berhasil mencegat upaya penyelundupan puluhan ton bijih timah ilegal yang hendak dilarikan ke luar negeri melalui perairan Kepulauan Bangka Belitung.

Aksi ilegal ini terendus pada Rabu (14/1), saat KRI Todak-631 yang berada di bawah kendali Operasi BKO Guskamla I mendeteksi pergerakan kapal nelayan yang mencurigakan di perairan timur Selat Bangka.

Menindaklanjuti kecurigaan tersebut, tim gabungan yang terdiri dari Satlap Tri Cakti (Halilintar), unit Rigid Buoyancy Boat (RBB) TNI AL, serta Satgas Sintelal melakukan pengejaran. Operasi ini juga melibatkan sinergi lintas instansi bersama Bea Cukai Pangkalpinang dan Binda Pangkalpinang.

Setelah dilakukan penggeledahan paksa, petugas menemukan komoditas tambang tanpa dokumen resmi yang disembunyikan di dalam palka kapal. Berikut adalah rincian hasil tangkapan tersebut:

Item

Detail Informasi

Jenis Muatan

Bijih Timah Ilegal

Jumlah

500 Karung

Total Berat

Estimasi 25 Ton

Nilai Kerugian Negara

± Rp 12,5 Miliar

Tujuan Penyelundupan

Malaysia

Status Pelaku

4 ABK Diamankan

“Seluruh barang bukti dan para pelaku selanjutnya akan diproses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku,” tulis keterangan resmi Dinas Penerangan TNI AL, Selasa (20/1).

Tindakan tegas ini merupakan pengejawantahan langsung dari instruksi Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menekankan bahwa kebocoran sumber daya alam akibat penyelundupan harus dihentikan secara total.

“Terlalu banyak penyelundupan. Kita sudah kerahkan TNI dan Polri, kerahkan kekuatan, masih saja pihak-pihak yang tidak mau menghormati hukum di Indonesia. Kita harus terus bertekad untuk menyelesaikan masalah ini,” tegas Presiden Prabowo.

Wilayah perairan Bangka Belitung memang dikenal sebagai titik rawan pelanggaran distribusi hasil tambang. TNI AL memastikan akan terus meningkatkan intensitas patroli dan pengawasan di titik-titik buta (blind spots) guna melindungi kedaulatan ekonomi bangsa.

Keempat ABK yang ditangkap kini terancam dijerat dengan undang-undang pelayaran dan undang-undang pertambangan mineral dan batubara (Minerba) dengan ancaman pidana penjara serta denda material yang besar. (Yuko)