Skandal Pembubaran Satgas Halilintar: Dugaan Penyelundupan Zirkon dan Keterlibatan Oknum APH Mencuat

BANGKA, PERKARANEWS.COM — Dinamika pengamanan aset negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kini berada di titik nadir. Pembubaran Satgas Halilintar yang terkesan mendadak memicu polemik hukum dan spekulasi publik terkait adanya “main mata” dalam pengamanan aset sisa mega kasus korupsi tata niaga timah.

Satgas Halilintar, yang sebelumnya diposisikan sebagai garda terdepan dalam memitigasi kebocoran aset negara senilai ratusan triliun rupiah, resmi dibubarkan. Namun, langkah ini dinilai tidak lazim lantaran terjadi saat pengawasan terhadap material tambang sedang diperketat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bangka, pembubaran ini disinyalir menciptakan vakum pengawasan yang sengaja dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Muncul dugaan kuat adanya upaya pemindahan material tambang tanpa dokumen sah (ilegal) yang tidak tercatat dalam manifes perkara korupsi timah.

Aroma penyimpangan semakin nyata saat ditemukan indikasi penyelundupan pasir zirkon melalui jalur laut. Oknum Aparat Penegak Hukum (APH) diduga terlibat dalam skema “kucing-kucingan” untuk meloloskan mineral tersebut ke luar pulau.

Minggu (04/01/2026) Data manifes kapal Roro di Pelabuhan Tanjung Priok menunjukkan kedatangan kapal dari Pangkalbalam. Sedikitnya tiga unit truk bermuatan puluhan ton pasir zirkon ditemukan. Untuk mengelabui petugas, muatan tersebut ditutupi dengan tumpukan barang bekas plastik (rongsokan).

Selasa (06/01/2026)Tim SMSI Bangka melakukan verifikasi data ke KSOP Pangkalbalam dan menemukan adanya manipulasi muatan yang tidak sesuai dengan izin angkut resmi.

“Data lapangan mengindikasikan adanya praktik manipulasi muatan secara sistematis. Pasir zirkon diduga diselundupkan dengan modus barang rongsokan untuk menghindari pengawasan,” ungkap Ahmad Wahyudi, Ketua SMSI Kabupaten Bangka.

Menanggapi carut-marut ini, Ketua SMSI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Suherman Saleh (Bang Herman), mendesak otoritas terkait untuk memberikan klarifikasi terbuka. Ia menekankan bahwa pergantian Satgas Halilintar ke unit baru jangan sampai menjadi pintu masuk bagi praktik “mafia tambang” baru.

“Pembubaran ini harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai langkah ini justru melemahkan pengamanan aset negara. Jika benar ada keterlibatan oknum, baik dari unsur sipil maupun militer, proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegas Bang Herman, Rabu (07/01/2026).

Mengusut tuntas keabsahan dokumen perjalanan kapal Roro rute Pangkalbalam-Tanjung Priok. Memastikan asal-usul puluhan ton pasir zirkon yang diamankan. Meminta pimpinan TNI AL dan Polri untuk memeriksa anggotanya yang diduga terlibat dalam pengawalan barang ilegal tersebut.

Hingga berita ini dipublikasikan, tim SMSI masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada otoritas TNI AL Bangka Belitung dan pihak KSOP guna mendapatkan keterangan resmi terkait skandal yang mencoreng marwah penegakan hukum di Bumi Serumpun Sebalai ini. (Yuko)