Polemik Anggaran Pemilihan Kaling Air Kantung: Antara Swadaya atau Melanggar Perbup Bangka?

BANGKA, PERKARANEWS.COM – Pelaksanaan suksesi kepemimpinan di tingkat lingkungan Kelurahan Air Kantung, Kecamatan Sungailiat, kini tengah diterpa isu miring. Muncul dugaan praktik pungutan liar (pungli) menyusul beredarnya proposal permintaan bantuan dana dari Panitia Pemilihan Kepala Lingkungan (Kaling) Air Kantung kepada warga masyarakat.

Berdasarkan laporan yang diterima Tim SMSI Bangka, warga mempertanyakan legalitas penarikan dana tersebut. Dalam dokumen yang berhasil diperoleh, panitia menyebarkan surat permohonan bantuan dana bernomor 01/PAN-PILKALING/2026 tertanggal 7 Januari 2026. Dalam surat tersebut, tertulis kebutuhan dana operasional mencapai Rp9.175.000 (Sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dalam lampiran daftar rincian biaya, terdapat beberapa poin pengeluaran yang dinilai warga cukup fantastis untuk tingkat pemilihan kaling, di antaranya

• Insentif & Transport Petugas: Rp5.250.000 (untuk 15 orang)

• Biaya ATK, Dokumentasi, & Spanduk: Rp2.000.000

• Konsumsi (Nasi Kotak & Snek): Rp800.000

Mantan Kaling Air Kantung, Edo, saat dikonfirmasi menyatakan ketidaktahuannya mengenai urgensi dan dasar hukum penarikan dana kepada warga tersebut.

“Saya tidak mengerti apa-apa. Tanyakan saja kepada pihak yang mengeluarkan surat tersebut, karena saya sudah mengundurkan diri dari Kaling Air Kantung per tanggal 8 Januari 2026,” ujar Edo singkat. Selasa,(13/1)

Isu ini memicu kontroversi lantaran secara umum, biaya operasional pemilihan Ketua RT atau Kaling di Kabupaten Bangka telah diatur dalam regulasi daerah. Merujuk pada Peraturan Bupati (Perbup) Bangka Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, pendanaan seharusnya bersumber dari APBD atau swadaya yang berdasarkan musyawarah mufakat tanpa unsur pemaksaan atau pungutan yang tidak berdasar.

Ketidakjelasan status dana apakah pemilihan ini sudah dianggarkan oleh Kelurahan melalui APBD atau murni dibebankan ke warga menjadi inti keberatan masyarakat. Hingga berita ini diturunkan, Ketua Panitia Pemilihan Kaling Air Kantung, Andi Kustiawan, belum memberikan jawaban atau konfirmasi resmi terkait keresahan warga tersebut.

Praktik penggalangan dana melalui proposal kepada warga untuk kegiatan yang menyangkut jabatan publik ini dikhawatirkan menjadi preseden buruk dan berpotensi masuk dalam kategori pungutan liar jika tidak didasari oleh berita acara musyawarah warga yang sah atau persetujuan pihak pemerintah daerah. (Yuko)