Kawal Aspirasi Penambang, DPRD Babel Targetkan Pembahasan Ranperda IPR Mulai 21 Januari 2026

PANGKALPINANG, PERKARANEWS.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengambil langkah konkret dalam merespons tuntutan masyarakat terkait legalitas tambang. Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) akan menjadi prioritas utama untuk menjamin kepastian hukum bagi para penambang lokal.

Langkah ini diambil menyusul aksi unjuk rasa yang digelar oleh massa penambang timah rakyat di depan Kantor Gubernur Babel pada Senin (5/1/2026). Dalam aksi tersebut, para penambang mendesak pemerintah daerah dan legislatif untuk segera menerbitkan regulasi yang mampu melindungi aktivitas ekonomi mereka dari jerat hukum.

Didit Srigusjaya menyatakan bahwa pihak legislatif telah berkoordinasi dengan eksekutif untuk mempercepat proses administrasi regulasi tersebut. Menurutnya, kepastian jadwal sudah mulai terlihat dalam agenda kerja DPRD.

“Insya Allah tanggal 21 Januari 2026 Ranperda IPR akan disampaikan secara resmi oleh pihak eksekutif ke DPRD. Setelah dokumen diterima, kami di DPRD Babel akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus). Hal ini dilakukan agar pembahasan pasal per pasal dapat dilakukan secara intensif, mendalam, dan berkelanjutan,” ungkap Didit kepada awak media.

Ia menambahkan bahwa kehadiran Ranperda IPR bukan sekadar formalitas, melainkan upaya menciptakan tata kelola pertambangan yang tertib, berkeadilan, dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.

Selain membahas IPR, Didit memaparkan kondisi terkini mengenai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Negeri Serumpun Sebalai. Hingga saat ini, belum seluruh wilayah di Bangka Belitung memiliki legalitas WPR yang sah dari pemerintah pusat.

Berdasarkan data yang ada, baru tiga kabupaten yang telah memiliki penetapan WPR, yaitu Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Belitung Timur

Sementara itu, wilayah strategis lainnya seperti Kabupaten Bangka, Bangka Barat, dan Belitung masih tertahan di tingkat pusat.

“Kami akan terus melakukan pengawalan ketat agar daerah yang WPR-nya belum terbit bisa segera diproses oleh pemerintah pusat. Tujuannya jelas, agar seluruh penambang rakyat di Bangka maupun Belitung mendapatkan perlakuan yang adil dan kepastian hukum yang sama dalam mencari nafkah,” tegas politisi tersebut.

DPRD Babel berharap dengan adanya Perda IPR nantinya, konflik agraria dan persoalan hukum yang sering menjerat penambang kecil dapat diminimalisir. Regulasi ini diharapkan menjadi jembatan antara kebutuhan ekonomi rakyat dengan kewajiban pelestarian lingkungan serta kontribusi terhadap daerah.

Dengan komitmen ini, DPRD Babel meminta masyarakat penambang untuk tetap menjaga kondusivitas di lapangan sembari menunggu proses legislasi berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. (Yuko)