Ricuh Rapat Paripurna DPRD Babel: Status Komisi Dokter Zahril Dipertanyakan, Fraksi PKS dan Gerindra Interupsi

PANGKALPINANG,PERKARANEWS.COM-Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dengan agenda penetapan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Paripurna, Rabu (31/12) pukul 10.00 WIB, mendadak berlangsung alot.

 

Agenda rutin tersebut diwarnai perdebatan sengit terkait status penempatan komisi bagi Dokter Zahril, anggota yang baru dilantik melalui mekanisme Pengganti Antar Waktu (PAW).

 

Ketua Fraksi PKS, Dody Kusdian, memicu jalannya interupsi dengan mempertanyakan kejelasan status Dokter Zahril yang menggantikan Aksan (peserta Pilkada Bangka).

 

Dody menegaskan bahwa segala keputusan yang diambil dalam forum terhormat ini harus memiliki dasar hukum yang kuat dan transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi.

 

“Saya peringatkan, keputusan ini menyangkut kepentingan yang besar. Apakah keputusan ini sah jika dilakukan tanpa prosedur yang jelas? Jika kita bicara praktik, ini harus kembali ke aturan yang berlaku,” tegas Dody dalam forum tersebut.

 

Senada dengan PKS, Hilma Oliva dari Fraksi Gerindra menyoroti kekosongan keterwakilan Daerah Pemilihan (Dapil) Bangka yang selama ini dianggap tidak utuh.

 

Ia mendesak agar pimpinan segera menyurati bagian terkait untuk menjadwalkan ulang penempatan tersebut agar tidak terjadi risiko hukum di kemudian hari.

 

“Dari bidang hukum kami sudah koordinasi, bahkan pimpinan Komisi I tidak berani mengambil risiko. Harapan kami, untuk Dokter Zahril dikembalikan saja ke posisi awal (sesuai aturan komisi sebelumnya). Jangan sampai ada hak dapil yang dirugikan,” ujar Hilma.

 

Menanggapi tensi tinggi tersebut, Wakil Ketua DPRD Babel selaku Pimpinan Sidang, Beliadi, menegaskan bahwa Paripurna memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengubah atau menetapkan agenda. Namun, ia menyarankan agar posisi anggota PAW tersebut dikembalikan ke mekanisme awal guna menghindari polemik berkepanjangan.

 

“Kita bisa menggunakan keputusan tertinggi di forum ini untuk meredam polemik. Saran kami, kembalikan ke posisi awal saja sebelum kita mengubah SK (Surat Keputusan). Tidak ada keharusan yang mengikat secara kaku jika memang forum menyepakati perubahan demi kelancaran organisasi,” jelas Beliadi di hadapan anggota dewan dan perwakilan pemerintah.

 

Perdebatan ini sempat menunda pengesahan RKT 2026 selama beberapa saat. Hingga berita ini diturunkan, pimpinan sidang masih mengupayakan sinkronisasi antara usulan fraksi-fraksi dengan aturan tata tertib DPRD agar penetapan Rencana Kerja Tahunan tetap sah secara konstitusional dan tidak cacat hukum. (Yuko)