Kuasa Hukum Desak Kapolres Tegas Tangani Dugaan Pemalsuan SPH dalam Ganti Rugi Tol CBK Milik Almarhum Bantong

JAKARTA, PERKARANEWS.COM – Sengketa pembayaran ganti rugi lahan proyek Jalan Tol Cengkareng–Batuceper–Kunciran (CBK) atas nama almarhum Bantong bin Djari kembali mencuat setelah kuasa hukum ahli waris, Edi Surbakti, SH, MH, mendesak penyidik Polres Metro Tangerang Kota segera menaikkan status perkara dugaan pemalsuan Surat Penguasaan Hak (SPH) yang digunakan PT Modernland. Padahal, hak pembayaran ganti rugi lahan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak 2019.

Menurut Edi, SPH tahun 1993 yang digunakan PT. Modernland dalam klaim kepemilikan lahan tidak memiliki catatan resmi di kelurahan maupun kecamatan.

“Dokumen SPH yang dipakai PT Modenlend dalam proses pembebasan ini tidak terdaftar di catatan kelurahan dan kecamatan. Kami melihat dugaan pemalsuan sudah terpenuhi dan penyidik seharusnya segera memprosesnya,” tegas Edi.

Ia menyebutkan bahwa kejanggalan ini sangat relevan karena menyangkut hak ganti rugi milik almarhum Bantong yang sudah diputuskan pengadilan dan tidak boleh dihambat oleh pihak mana pun.

Kuasa hukum juga mengungkapkan bahwa pembebasan lahan pada tahun 1993 berdasarkan catatan resmi dilakukan oleh PT Grenville, bukan PT Modernland, sehingga klaim kepemilikan Modenlend dinilai tidak berdasar.

“Keterangan di lapangan jelas—tahun 1993 pihak yang membebaskan lahan adalah PT Grenville. Tidak ada PT Modenlend dalam proses itu,” ujar Edi.

Fakta ini dianggap sebagai bukti kedua yang memperkuat indikasi adanya penggunaan dokumen tidak sah untuk menghalangi pencairan ganti rugi tol.

Edi mengkritik keras sikap penyidik yang dianggap pasif dalam menangani laporan meski bukti permulaan sudah cukup. Terlapor Penghitungan disebut telah dipanggil secara patut namun tidak menghadiri pemeriksaan.

“Alasan penyidik bahwa terlapor tidak hadir karena sedang di luar negeri itu alasan konyol. Dalam KUHAP, tidak ada pengecualian yang membolehkan penyelidikan berhenti hanya karena terlapor berada di luar negeri,” tegasnya.

Ia meminta Kapolres Metro Tangerang Kota turun tangan langsung untuk memastikan penegakan hukum berjalan tanpa intervensi atau alasan mengada-ada.

Setelah Bantong meninggal dunia, proses penagihan hak ganti rugi yang telah diputuskan pengadilan kini dilanjutkan oleh istri dan anak-anaknya.

“Sejak Bantong meninggal, ahli waris yang sah—istri dan anak-anaknya—yang meneruskan perjuangan hukum ini,” jelas Edi.

Ia menyebutkan bahwa hak mereka tidak boleh diganggu oleh pihak yang menggunakan dokumen tidak sah.

Edi menggambarkan perkara ini sebagai pertarungan yang timpang antara masyarakat kecil dan kelompok bermodal besar. Menurutnya, institusi kepolisian harus berpihak pada kebenaran, bukan pada kekuatan modal.

“Ini pertarungan semut melawan gajah. Seorang petani harus melawan konglomerasi yang mencoba menghalangi haknya,” ujarnya.

Mengakhiri pernyataannya, Edi meminta Kapolres melakukan evaluasi terhadap penyidik yang menangani perkara, karena ada dugaan proses penyelidikan tidak berjalan objektif.

“Ini seharusnya menjadi perhatian pejabat Kapolres. Evaluasi penyidik itu penting supaya tidak ada pembelokan dari pertarungan ini,” katanya.

Kuasa hukum berharap percepatan proses hukum dapat membuka jalan bagi ahli waris Bantong untuk segera menerima ganti rugi lahan Tol CBK yang telah diputuskan sejak 2019.

Hingga berita ini dipublikasikan pihak terkait dalam proses di konfirmasikan. (AR)