Penandatanganan KUAPPAS Perubahan APBD 2025.  Edy Iskandar Desak Pemprov Babel Gerak Cepat!

PANGAKALPINANG,PERKARANEWS.COM – Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Edy Iskandar, menegaskan bahwa hari ini telah dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Perubahan APBD 2025. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya penyesuaian anggaran daerah.

“Hari ini penandatanganan MOU KUA-PPAS, jadi dalam rangka perubahan APBD untuk 2025,” ujar Edy Iskandar. Jumat,(28/7)

Setelah penandatanganan ini, DPRD Babel mendesak Pemerintah Daerah untuk segera menyesuaikan anggaran berdasarkan hasil KUA-PPAS yang baru ditandatangani. Penyesuaian ini krusial sebelum anggaran disampaikan dalam Sidang Paripurna APBD Perubahan mendatang.
Target Kamis untuk Pembahasan Perubahan APBD

Edy Iskandar menekankan pentingnya percepatan proses ini. DPRD menargetkan paling lambat hari Kamis mendatang, pembahasan perubahan APBD sudah dapat dimulai. “Kita minta Kamis karena ini kan sudah masuk Agustus, mestinya sudah harus pembahasan perubahan,” tegasnya.

DPRD sendiri memiliki beberapa catatan penting terkait anggaran ini. Salah satunya adalah mengenai pendapatan daerah yang belum memenuhi target. Hal ini, menurut Edy, akan berdampak pada belanja pemerintah dan kegiatan kemasyarakatan.

“Kalau berkaitan dengan anggaran ya catatan kita tentu ada beberapa hal, terutama pendapatan yang belum memenuhi target karena itu akan mempengaruhi belanja pemerintah dan juga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan,” jelas Edy.

Selain itu, temuan-temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) juga akan menjadi fokus review oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD. “Beberapa hal juga yang menjadi temuan-temuan, mungkin juga dibanggar yang temuan LHP BPK kemarin akan kami review juga sebagaimana tindak lanjutnya yang sudah dilakukan pemerintah,” tambahnya.

Edy Iskandar mengungkapkan bahwa pembahasan KUA dan PPAS sebelumnya telah mengidentifikasi beberapa prioritas kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

“Kemarin kan bahas pembahasannya kebijakan umum, anggaran, dan PPAS plafon prioritas. Dari situ pertama ya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah yang berhubungan dengan masyarakat, seperti di bidang kesehatan, pendidikan, dan juga bantuan-bantuan alat tangkap, kemudian alat pertanian, dan sebagainya,” rincinya.

Menariknya, Edy juga menyinggung rencana pembangunan rumah sakit. “Oh iya, tahun ini insya Allah sudah mulai rumah sakit itu,” ujarnya.

Namun, ia menekankan bahwa detail terkait rumah sakit ini, apakah akan menjadi rumah sakit baru atau pengembangan dari yang sudah ada, masih perlu dibahas lebih lanjut.
Kini, bola ada di tangan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk segera menindaklanjuti KUA-PPAS ini demi percepatan pembahasan APBD Perubahan 2025. PerkaraNews akan terus memantau perkembangan selanjutnya.(Yuko)