Komisi III DPRD Babel. PT BBSJ ‘Bersih’, Tak Ada Kejanggalan!

PANGKALPINANG, PERKARANEWS.Com – Angin segar berembus dari gedung DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Komisi III DPRD Babel, bak detektif ulung, memastikan tak ada secuil pun kejanggalan dalam operasional PT BBSJ terkait pengelolaan pasir sisa hasil olahan timah.

Hasil inspeksi mendadak (sidak) pada Kamis, 19 Juni 2025 lalu, menjadi palu godam yang menegaskan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi pengelolaan mineral ikutan. Isu miring yang sempat beredar bak bisikan setan, kini telah terpatahkan.

Ratusan ton pasir sisa hasil pengolahan mineral ikutan seperti monazit dan ilmenite yang terkemas rapi dalam karung-karung jumbo di area pabrik PT BBSJ, telah diverifikasi keasliannya. Bukan material sembarangan, melainkan produk sah dari proses pengolahan.

Anggota Komisi III DPRD Babel, Yogi Maulana, dengan lugas memaparkan fakta. “Kami telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Benar bahwa hingga saat ini PT BBSJ belum memperoleh Persetujuan Ekspor (PE) untuk tahun 2025,” ujar Yogi, seolah membuka tabir misteri.

“Namun, karena mereka mengantongi izin usaha industri dari kementerian terkait, maka kegiatan pengolahan masih dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.” Sebuah penegasan yang membungkam keraguan, menunjukkan bahwa PT BBSJ tetap teguh dalam koridor hukum.

Tak hanya bersih dari kejanggalan, PT BBSJ juga menuai pujian. Komisi III DPRD mengacungkan jempol tinggi-tinggi atas komitmen perusahaan dalam menjaga cadangan mineral strategis nasional, terutama Logam Tanah Jarang (LTJ) yang tersembunyi dalam monazit.

“Kami mendapat informasi bahwa PT BBSJ telah menyimpan kurang lebih 500 ton monazit yang mengandung LTJ,” beber Yogi dengan nada bangga. “Ini merupakan langkah yang sangat strategis mengingat pentingnya mineral tersebut bagi pengembangan teknologi nasional ke depan,”tambahnya

Ini bukan sekadar timbunan pasir, melainkan cikal bakal kemajuan teknologi Indonesia.

Isu dugaan penghalangan saat sidak? Komisi III menepisnya mentah-mentah.

“Tidak ada penghalangan, kedatangan kami diterima dengan baik,” tegas Komisi III. “PT BBSJ memberikan penjelasan dengan kejelasan dan regulasi yang berlaku,” paparnya tak ada drama, hanya transparansi dan kooperatif.

Seorang pejabat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang turut mendampingi sidak, turut memberikan penegasan. Ia membenarkan bahwa bahan baku PT BBSJ berasal dari mitra sewa kelola resmi. Lebih lanjut, pelaporan ekspor serta kewajiban perpajakan dan royalti perusahaan telah tuntas dibayarkan.

“Perizinan mereka berasal dari pemerintah pusat, dan setiap aktivitas yang dilakukan telah dilaporkan sesuai ketentuan. Termasuk pajak dan royalti juga telah dibayarkan,” jelasnya, menguatkan legitimasi operasional PT BBSJ.

Dengan klarifikasi gamblang ini, DPRD berharap tak ada lagi “desas-desus” atau kesalahpahaman publik terhadap operasional PT BBSJ. Ke depan, Komisi III mendorong seluruh perusahaan di sektor pertambangan dan pengolahan mineral untuk terus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta menjaga sinergi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum demi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sebuah pesan tegas demi masa depan pertambangan Bangka Belitung yang lebih cerah.(Yuko)