Pulau Tujuh Kembali Ke Babel? DPRD ‘Senggol’ Mendagri. Ini Perjuangan Sejarah, Bukan Sekadar Konflik Perebutan Pulau!

PANGKALPINANG,PERKARANEWS.COM– Langkah tegas Gubernur Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, dalam memperjuangkan Pulau Tujuh untuk kembali masuk ke wilayah administrasi Babel, mendapatkan suntikan dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Babel.

Perjuangan ini kian memanas, mengingat status Pulau Tujuh kini berada di bawah wilayah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kode administrasi wilayah.

Dukungan DPRD Babel terhadap Gubernur Hidayat Arsani bukan basa-basi. Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menegaskan bahwa isu Pulau Tujuh ini selalu menjadi bahasan utama dalam setiap perjumpaan Badan Musyawarah (Banmus).

“Tiga bulan lalu kita pernah tanyakan hal ini ke Kemendagri, dan bulan Mei kemarin kita kembali tanyakan sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel terkait Pulau Tujuh ini,” ujar Didit Srigusjaya pada Senin, 23 Juni 2025, kepada Perkaranews.com.

Didit Srigusjaya dengan tegas menolak jika perjuangan mengembalikan Pulau Tujuh ke Babel dikait-kaitkan dengan perselisihan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) yang memperebutkan empat pulau. Menurut Didit, narasi tersebut jauh melenceng dari konteks sebenarnya.

“Ini perjuangan kita bukan karena itu (konflik Aceh-Sumut). Perjuangan ini sudah dari 2013! Bahkan DPRD lewat Komisi I yang diketuai almarhum Pak Hakiki sudah pernah ke sana (Pulau Tujuh). Jadi, ini sudah lama, artinya perjuangan ini bukan gara-gara perebutan 4 pulau itu,” tegas Didit, menegaskan bahwa sengketa ini memiliki akar sejarah yang panjang bagi Bangka Belitung.

Secara yuridis, Didit menegaskan bahwa Pulau Tujuh adalah bagian tak terpisahkan dari administrasi Babel. Hal ini diperkuat oleh sejumlah landasan hukum dan bukti otentik.

Undang-Undang Pemekaran Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Saat itu, Pulau Tujuh masuk dalam wilayah kecamatan Belitung, Bangka.
Undang-Undang Pembentukan Provinsi Bangka Belitung. UU ini semakin mempertegas status Pulau Tujuh sebagai bagian dari Babel.
Peta Rupa Bumi Belinyu Tahun 1986.
Peta Lingkungan Laut Sumatera Pantai Timur Edisi Tahun 1992.

“Bahkan saat pembentukan Kepri, Pulau Tujuh masih masuk Babel,” ungkap Didit.

Namun, anomali terjadi ketika Kabupaten Lingga terbentuk sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003, yang kemudian membuat Pulau Tujuh menjadi bagian dari Lingga. Kondisi ini diperkuat lagi dengan keputusan Mendagri serta pembaruan kode data wilayah administrasi kepulauan pada tahun 2021.

Meskipun terjadi pergeseran administrasi, Didit Srigusjaya sangat optimis bahwa Babel memiliki posisi yang lebih kuat secara yuridis formal.

“Artinya yuridis formalnya Babel lebih kuat, karena secara Undang-Undang kita lebih dulu,” jelasnya.

Oleh karena itu, DPRD Babel memberikan dukungan penuh kepada Gubernur Hidayat Arsani untuk mengambil langkah hukum.

“Makanya kita mendukung Pak Gubernur untuk menggugat Undang-Undang pembentukan kabupaten Lingga ke Mahkamah Konstitusi dan menggugat keputusan menteri ke Mahkamah Agung. Jadi kita optimis Pulau Tujuh kembali lagi ke Babel,” pungkas Didit dengan nada penuh keyakinan.

Pihaknya juga menyayangkan keputusan Kemendagri yang dinilai sepihak karena tidak ada tanda persetujuan dari Pemprov Babel.

“Kalau berbicara peluang, kita menang. Akan tetapi, lebih baik dikomunikasikan kembali ke Kemendagri, memang apa bedanya Babel dengan persoalan Aceh-Sumut? Yang jelas Pak Mendagri harus bijaksana dong. Toh kajian hukumnya sama,” tutup Didit, menyuarakan harapannya agar Kemendagri lebih arif dalam menyikapi persoalan penting bagi masyarakat Bangka Belitung ini.(Yuko)