PANGKALPINANG,PERKARANEWS.COM – Rapat Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang pada hari ini menjadi sorotan utama dengan pembahasan mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 9001.1-640-SD tanggal 11 Februari 2025,
Pimpinan Rapat Paripurna, Hibir, secara tegas menyatakan pentingnya percepatan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mengintegrasikan arah kebijakan pembangunan daerah ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam sambutannya, Hibir menekankan bahwa penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan RKPBD dan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi krusial. Tujuannya adalah memastikan beberapa isu pembangunan prioritas nasional dapat terakomodasi dengan baik.
Beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional yang harus dipastikan masuk dalam perubahan APBD 2025 antara lain:
* Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan.
* Program makan bergizi gratis (APBD).
* Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem.
* Pengendalian inflasi di daerah.
* Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.
* Pengembangan industri kerajinan UMKM.
“Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap rupiah anggaran dapat berpihak pada kepentingan masyarakat dan selaras dengan program-program prioritas nasional,” ujar Hibir di hadapan anggota dewan yang terhormat dan hadirin berbahagia.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, rapat paripurna hari ini secara resmi melaksanakan penyampaian terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.(Yuko)
