PANGKALPINANG,PERKARANEWS.COM-Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung (AMC Babel) bergerak cepat menyuarakan aspirasi terkait polemik data pertambangan di wilayahnya. Setelah beraudiensi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) XIII Pangkalpinang, mereka melanjutkan langkah ke DPRD Bangka Belitung, Rabu (12/6/2024).
Danny, perwakilan AMC Babel, menyampaikan bahwa audiensi dengan BPKHTL menghasilkan respons positif. Pihak BPKHTL berjanji akan menyampaikan data valid terkait kegiatan pertambangan di UBP Timah Bangka Belitung secara resmi.
“Alhamdulillah, sambutan dari mereka (BPKHTL) baik. Mereka akan menyampaikan data secara resmi,” ujar Danny.
AMC Babel berharap data yang dibuka BPKHTL dapat meredam kegaduhan terkait isu 217 yang selama ini berkembang. Mereka khawatir isu ini akan berdampak buruk pada perekonomian Bangka Belitung.
“Kami ingin mendudukkan persoalan ini. Isu 217 ini sangat gaduh. Kami khawatir kondisi ekonomi Bangka Belitung akan terganggu,” tegas Danny.
Setelah dari BPKHTL, AMC Babel melanjutkan audiensi dengan DPRD Bangka Belitung. Mereka diterima oleh pimpinan DPRD dan menyampaikan aspirasi terkait data pertambangan.
“Kami meminta DPRD untuk menindaklanjuti aspirasi kami, untuk kepentingan masyarakat Bangka Belitung,” kata Danny.
AMC Babel menekankan pentingnya data valid dari pihak terkait, termasuk BPKHTL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian ESDM. Data tersebut dibutuhkan untuk mengetahui secara pasti luasan bukaan lahan, reklamasi, dan lain-lain.
“Kami tidak ingin ada salah penafsiran tentang Pansus. Kami tidak meminta DPRD untuk menghitung kerugian. Kami hanya meminta DPRD untuk membuka data sebenarnya seluas-luasnya kepada masyarakat,” jelas Danny.
Danny juga menyoroti perbedaan pendapat ahli terkait potensi kerugian 217. Ada yang menyebut angka 3.000 hektar, 60.000 hektar, bahkan 19.008 hektar.
“Mana yang benar? Kami butuh data valid dari pihak yang berwenang,” tegas Danny.
AMC Babel berharap DPRD dapat membantu mereka mendapatkan data valid dari pihak terkait. Dengan demikian, polemik data pertambangan di Bangka Belitung dapat segera berakhir dan tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas.(Yuko)
