PANGKALPINANG,PERKARANEWS – Nasib ribuan tenaga honorer di Provinsi Bangka Belitung (Babel) yang terganjal dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menuai atensi serius dari DPRD Babel. Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, dengan tegas menyatakan komitmen lembaganya untuk memperjuangkan hak-hak para tenaga honorer yang telah lama mengabdi di berbagai instansi pemerintahan di bawah naungan Pemprov Babel. Perjuangan ini diharapkan dapat membawa angin segar bagi para honorer yang selama ini menanti kepastian.
Dalam sebuah audiensi yang berlangsung di Ruang Ketua DPRD Babel pada hari Selasa (7/1), perwakilan dari tenaga honorer menyampaikan kegelisahan mereka terkait status kepegawaian pasca-gagal dalam seleksi PPPK. Mereka secara langsung meminta solusi konkret dari pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Audiensi ini menjadi wadah bagi para honorer untuk menyuarakan aspirasi dan harapan mereka.
“Kami sangat memahami keresahan yang dirasakan oleh para tenaga honorer ini. Mereka telah memberikan pengabdian yang luar biasa selama bertahun-tahun, dan tentu sangat tidak adil jika mereka tidak mendapatkan kepastian mengenai masa depan mereka,” ungkap Didit Srigusjaya dengan nada prihatin. Pernyataan ini mencerminkan kepedulian DPRD Babel terhadap nasib para honorer.
Didit menegaskan bahwa DPRD dan Pemprov Babel sebelumnya telah mencapai kesepakatan bahwa bagi para honorer yang tidak lulus seleksi PPPK, mereka akan diupayakan untuk menjadi PPPK paruh waktu. Lebih lanjut, nomenklatur gaji mereka akan dimasukkan dalam belanja pegawai agar mereka tetap memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP). Langkah ini diharapkan dapat memberikan jaminan status dan penghasilan bagi para honorer.
Tidak hanya itu, DPRD Babel juga mendukung usulan yang disampaikan oleh para honorer yang hadir dalam audiensi, yaitu memberikan prioritas kepada mereka yang telah lama mengabdi untuk diangkat menjadi PPPK. Hal ini sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan loyalitas mereka selama ini. Prioritas ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi para honorer yang telah mengabdi dengan masa kerja yang panjang.
“Saya meminta kepada teman-teman honorer untuk bersabar. Insya Allah, pada hari Senin ini, kami akan membawa permasalahan ini ke tingkat yang lebih tinggi, baik itu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 1 Kami berharap akan ada kebijakan khusus, mengingat jasa dan kontribusi mereka yang begitu besar,” imbuh Didit. Upaya ini menunjukkan keseriusan DPRD Babel dalam memperjuangkan nasib para honorer hingga ke tingkat pusat.(MJ01)
