Mengenai APS ! KPU dan Bawaslu Kecolongan atau Caleg yang kebablasan ?

PANGKALPINANG,PERKARANEWS – Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Pangkalpinang gelar rapat koordinasi pengawasan pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dengan tema “Perspektif Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD kota Pangkalpinang Pada Penyelengaraan Pemilu Serentak Tahun 2023” ditemukan banyak permasalahan, Selasa (19/9/2023) di Ruang Pertemuan Bawaslu Kota Pangkalpinang.

Dalam kesepatan ini Wahyu Komisiomer komisi badan hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan organisasi mengatakan saat ini tahapan DCS anggota DPRD Kota Pangkalpinang tidak ada masukan atau laporan.

“Ada apa, DCS anggota DPRD kota Pangkalpinang saat ini kosong. Tidak ada satupun tanggapan atau laporan yang masuk,” ungkapnya.

Ada hal yang menarik dari kegiatan tersebut ternyata penyelenggara dan pengawas terkesan kecolongan dengan keadaan yang terjadi saat ini.

Permasalahan yang terjadi saat ini banyak alat praga yang dipasang oleh calon tapi sudah diluar ranah dan aturan atau disebut alat peraga sosialisasi (APS) padahal masa itu tidak ada dalam aturan.

“Ini lah yang menjadi permasalahan saat ini yang memasang APS ini seharusnya Partai Politik bukan Caleg. Tapi banyak ditemukan APS sudah seperti alat peraga kampanye (APK),” sebut Wahyu didepan perserta rapat.

Tidak hanya itu saja banyak temuan lain seperti berkampanye di media sosial yang juga sedang trend dimasyarkat, banyak caleg sudah mulai berkampanye padahal statusnya masih DCS belum ditetapkan sebagai caleg.

“Ini lah yg juga menjadi permasalahan di KPU dan Bawaslu karena aturannya belum ada sehingga untuk ditertibkan juga susah. Makanya saat ini Bawaslu RI sedang menjajaki pertemuan dengan berapa stikholder yang mengelola media sosial,” jelasnya. (Yuko)