Babar, PerkaraNews.com – Dalam kasus penanganan Stunting Kabupaten Bangka Barat, Bupati Sukirman belum merasa puas dengan apa yang sudah dilaksanakan sepanjang tahun 2022. Hal tersebut terungkap saat setelah Ketua Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan data, serta angka stunting saat diskusi di ruang kerja Bupati, Kamis pagi (2/2/23).
Pada kesempatannya, Asisten Bidang Pemerintah Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bangka Barat, Ridwan mengemukakan bahwa, penyebab stunting bukan hanya dari bayi yang baru lahir, akan tetapi ada penyebab yang lainnya, baik hulu dan hilir.
Ridwan yakin, banyak hal-hal yang bisa diatasi bersama-sama untuk memperbaiki angka stunting di kabupaten ini. Beberapa diantaranya yang diungkapkan Ridwan adalah dengan pengarahan kepada para pelajar yang duduk di bangku menengah keatas, serta sosialisasi peran orang tua untuk selalu menjauhkan anak-anaknya dari pergaulan bebas.
Kepala BKKBN Bangka Belitung, Fazar Supriadi Sentosa, merasa setuju atas ketidakpuasan Bupati Sukirman akan hasil penurunan stunting di Kabupaten Bangka Barat sepanjang tahun lalu, dan mengapresiasi keinginannya untuk kembali menekan penyebaran stunting melalui perangkat daerah terkait.
“Memang benar angka stunting di Bangka Barat sudah menurun, akan tetapi, penurunan untuk di kategori Bangka Belitung tidaklah menggembirakan, dari 18,5 persen hanya turun 18,4 persen saja, dan itu masih jauh dari target Presiden Jokowi dengan bebas stunting di tahun 2045 nanti,” beber Fazar.
Meskipun demikian, Fazar juga mengakui pencapaian penurunan angka stunting Kabupaten Bangka Barat sendiri sangat menggembirakan sepanjang tahun 2022 jika dibandingkan dengan rata-rata capaian Provinsi Bangka Belitung.
“Akan tetapi, semua itu diperlukan data-data yang konkret agar bisa kita laporkan, serta audit stunting masih tergolong kecil dan itu perlu monitoring kita semua baik dari gizi, pertumbuhan, ataupun dari faktor ekonomi atau hal lainnya semua itu perlu kita perhatikan,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut turut hadir, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, serta perwakilan dari masing-masing OPD terkait lainnya. (R5/RLS)
