KPK: Tidak Ada OTT, Bukan Berarti Babel Bebas Dari Korupsi

PN.COM-PANGKALPINANG,Komisi Pemberantasan korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melakukan rapat koordinasi pencegahan secara terintegrasi. Ini karena KPK RI berharap dan memiliki tujuan yang pertama adalah mencegah lebih baik daripada mengobati karena itu kami berharap rapat koordinasi pencegahan terintegrasi ini kemudian yang memberikan pemahaman dan kemudian para penyelenggara negara ini tidak melakukan tindak pidana korupsi. Selasa,(8/3) di Kantor Gubernur Babel

Hal ini diungkapkan Wakil ketua KPK RI Nurul Ghufron. Saat ini KPK RI menggunakan tiga strategi mulai dari pertama pendidikan dan peran serta masyarakat kemudian pencegahan dan penindakan, jadi penindakan itu kami harapkan sebagai ke terakhir kalau masih memang ada korupsi

“Kalau tidak ada, kami tidak berharap ada penangkapan itu. kami melakukan pencegahan guna untuk meningkatkan prosedur agar mulai dari perencanaan anggaran,perizinan sampai ke alokasi dana desa itu tidak memiliki potensi atau meminimalisir potensi tindak pidana korupsi,”ungkapnya

Selanjutnya ia menjelaskan oleh karena itu, 8 area ini adalah tool untuk menjamin dan memastikan agar tata kelola oleh KPK itu tidak menimbulkan celah-celah korupsi.

“Sekali lagi kami menilainya bukan dari hasilnya tapi dari proses tahun-tahun sebelumnya. Ini harus diapresiasi jadi kita melihat angka-angka indikator itu bukan nilai akhir tapi itu sebagai wujud dan manifestasi komitmen untuk tidak terus tindakan korupsi,”jelasnya

Nurul Ghufron juga berprinsip rakor ini adalah untuk minimalisir yang tidak ada korupsi mudah-mudahan selanjutnya tidak ada korupsi kalau perlu tempat-tempat yang ada korupsi KPK tetap lakukan pengawasan

“Jadi dengan ada yang melapor korupsi, kami akan lakukan pencegahan dengan harapan yang dijaga kesehatannya supaya tidak sakit juga begitu yang tidak kami bersama ini supaya prestasi ini dijaga agar tidak kemudian ada OTT di waktu-waktu yang akan datang,”pintanya

Selanjutnya ia menegaskan di awal kalau mau nambah tidak akan terus bertahan tidak ada tindakan korupsi, harapannya adalah komitmen KPK untuk bersama-sama pemerintah daerah dan DPRD untuk bersama yang mengawal anggaran ataupun apa APBD maupun kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah agar tidak disalahgunakan

“Jadi itu menjadi ukuran juga tetapi tidak berarti kemudian yang OTT, kami tidak sentuh yang tidak berarti tidak ada tindakan korupsi,”pungkasnya. (Yuko)