DPRD Babel Desak Percepatan ‘Tanki Tanam’ dan Penyiapan Pertashop Khusus Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

PANGKALPINANG, PERKARANEWS.COM – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya, angkat bicara usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pertamina Area Babel. Didit menegaskan bahwa meskipun stok BBM secara volume dinilai “kuat” atau lebih dari cukup, masalah utama kelangkaan yang sering terjadi ada pada aspek logistik dan penyelewengan.

Didit Srigusjaya menyebut biang keladi utama masalah supply adalah kondisi cuaca ekstrem yang membuat kapal-kapal pengangkut BBM lambat merapat ke pelabuhan.

“Alhamdulillah kendalanya kita ini, kendalanya sebenarnya di situasi kondisi daripada pelabuhan kita. Cuaca kita ekstrem, sehingga kapal-kapal lambat merapat. Tapi barangnya ada,” tegas Didit, Kamis (20/11).

Mengantisipasi masalah logistik yang bersifat musiman dan jangka panjang, DPRD Babel mendesak Pertamina untuk segera merealisasikan solusi yang dianggap paling solutif: Tanki Tanam atau fasilitas penyimpanan BBM di bawah tanah.

“Kalau kita menunggu Pulau Abuan (TGT baru), pertanyaannya masih lama. Uangnya di mana dengan kondisi negara kayak gini. Maka yang lebih solutif kita ialah tanki tanam diperbanyak,” jelasnya.

Didit menyebutkan bahwa informasi dari Sales Area Manager Pertamina, Satrio Wicaksono, menunjukkan adanya enam titik potensial yang sedang dikaji kelayakannya untuk penempatan tanki tanam. “Maka kita kejar enam titik itu di mana saja,” tambahnya.

Ketua DPRD Babel ini juga menyoroti persiapan pasokan BBM jelang terbitnya Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diperkirakan akan diakses pada Februari mendatang. Didit memprediksi kebutuhan BBM komersil (non-subsidi) akan meningkat tajam seiring beroperasinya IPR.

“Kita sudah sampaikan, tolong disiapkan dulu, Mas. Karena insya Allah Februari IPR kita sudah disiapkan. Maka BBM-nya akan mengambil BBM komersil. Artinya BBM komersil itu mereka ngambil non-subsidi,” paparnya.

Solusi penempatan BBM komersil ini diarahkan melalui Pertashop khusus, agar tidak terjadi percampuran dengan SPBU umum yang menyediakan BBM subsidi.

“Tempatnya jangan gabung dengan SPBU yang umum, namanya Pertashop. Nah, dengan adanya BBM non-subsidi komersial, Bangka Belitung dapat PAD (Pendapatan Asli Daerah),” ungkap Didit, melihat peluang ekonomi dari peningkatan transaksi non-subsidi.

Terkait maraknya praktik penyelewengan BBM yang melibatkan nelayan, aktivitas ngerit di SPBU, hingga isu mobil angkutan pertanian yang tidak boleh menggunakan BBM subsidi, Didit dengan tegas melimpahkan tanggung jawab penindakan kepada aparat.

“Soal terjadinya penyelewengan, penyelewengan itu merupakan wewenangnya pihak APH (Aparat Penegak Hukum),” tegas Didit.

Ia secara eksplisit meminta Gubernur dan Kapolda untuk melakukan koreksi dan tindakan langsung di lapangan. Tugas DPRD, kata Didit, hanya memastikan kembali ke data awal.

“Yang penting saya sudah minta kita kembali ke data. Data nelayan kita ada berapa? Utamakan nelayan dulu,” pungkas Didit, menekankan pentingnya akurasi data untuk memastikan solar subsidi tepat sasaran. (Yuko)