PANGKALPINANG, PERKARANEWS.COM– Arena politik Bangka Belitung kembali dihebohkan dengan isu tak biasa, melibatkan ranah supranatural yang merambah kancah pemerintahan. Anggota DPRD Babel, Mohtar Mutong, dengan tegas menyayangkan fenomena ini, khususnya sebagai masyarakat Belitung. Menurutnya, urusan doa dan spiritual seharusnya tidak masuk ke dalam wilayah politik dan pemerintahan.
“Ini memang, ini sesuatu yang memang sudah sangat serius saya pikir ya. Karena kan urusan dukun ini kan sebenarnya urusan dengan lillahi ta’ala. Urusan doa. Tapi hari ini masuk ke wilayah politik, ke pemerintahan, ya berarti sudah mendasar ini. Artinya serius gitu. Aneh kan?” ujar Mohtar Mutong pada Senin (28/7) di Gedung DPRD Babel.
Ia menambahkan, peran dukun umumnya adalah memohon ridho dan restu Allah atas ikhtiar yang dilakukan demi keselamatan. Namun, keterlibatan mereka dalam “zona politik” yang berkaitan dengan kegelisahan masyarakat, menurut Mohtar, menunjukkan adanya masalah mendasar. “Sebenarnya apa sih masalah ego mereka berdua itu sampai seperti ini? Kita nggak tahu itu,” tandasnya.
Mohtar Mutong juga mengungkapkan bahwa surat terkait masalah ini sudah banyak masuk ke DPRD, termasuk dari perhimpunan dukun, forum, bahkan dari Ibu Heliana sendiri yang sudah masuk tiga minggu lalu namun belum diproses.
Ia mengaku tidak mengetahui alasan DPRD belum memproses surat-surat tersebut dan menyarankan agar hal itu ditanyakan langsung kepada pimpinan.
“Makanya lebih tepat tanyakan di pimpinan aja nanti. Karena apa yang disampaikan pimpinan kemarin lewat TikTok, saya pernah baca di TikTok itu bahwa dia akan panggil Liana dan panggil Dayat Arsani. Dan kita semua tahu TikTok. Ternyata kan enggak ada juga realisasinya,” kritik Mohtar.
Senada dengan Mohtar Mutong, Wakil Ketua DPRD Babel, Edy Iskandar, membenarkan adanya surat masuk dari para dukun terkait kisruh yang melibatkan Gubernur dan Wakil Gubernur Babel. Namun, Edy Iskandar menegaskan bahwa hal tersebut dinilai tidak tepat.
“Menurutnya bukan ranah para dukun untuk ngurus politik dan pemerintahan. Hingga saat ini tidak terjadi permasalahan apa dan roda pemerintahan masih berjalan dengan baik,” tegas Edy Iskandar, menepis anggapan adanya kegentingan yang memerlukan campur tangan spiritual dalam urusan negara.
Kontroversi ini menambah daftar panjang dinamika politik di Bangka Belitung, memunculkan pertanyaan tentang batas-batas ranah spiritual dan pemerintahan. Akan terus kami pantau perkembangan lebih lanjut terkait isu ini.(Yuko)
