Ikuti Rapat Rutin Pengendalian Inflasi Daerah serta Penanggulangan TBC dan Polio secara Daring, Pj Sekda Fery Sampaikan Ini

PANGKALPINANG,PERKARANEWS – Mewakili Kemendagri Tito Karnavian, Plt Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir memimpin rapat pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan secara nasional termasuk Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Fery Aprianto yang turut didampingi Kepala Dinas Kesehatan Andri Nurtito, Kepala Biro Ekbang Ahmad Yani serta beberapa instansi terkait di Ruang Vidcon Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Senin (8/7/2024).

Pada kesempatan itu, Plt Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta agar tiap kepala daerah agar lebih fokus dengan harga beras karena menurutnya setiap menjelang akhir tahun, harga beras mengalami kenaikan.

“Dari grafik tahun ke tahun, harga beras kita naik. Kemudian kita terbiasa beralasan kekeringan dan curah hujan di sebagian daerah tinggi. Saya berharap teman-teman dari Dinas Pertanian, Bulog dan pihak terkait lain, kita tidak bisa menjadikan hal tersebut sebagai alasan tiap tahunnya,” tegasnya.

Ia meminta untuk menghitung dengan benar, karena grafik dari statistik setiap tahun pada bulan September biasanya pasti mengalami kenaikan. Saat ini harga beras baru naik di beberapa daerah tapi kenaikan ini harus tetap diselesaikan.

Selain itu, agenda rapat pengendalian inflasi ini juga dirangkaikan dengan membahas percepatan penanggulangan penyakit TBC dan Polio di Indonesia. Seperti diketahui, angka kasus TBC dan Polio yang di Indonesia belum mencapai target nasional sampai saat ini.

Dipaparkan pada rapat tersebut, Kemendagri menekankan kepada Gubenur/Bupati dan Walikota untuk lebih serius merespon penanggulangan Polio karena hal ini sudah menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio. Beberapa poin penting menjadi perhatian yang harus dilakukan Kepala Daerah diantaranya, mendukung Pelaksanaan Imunisasi Nasional (PIN) yang akan dilaksanakan 2 tahap.

Tahap pertama akan dilakukan di 6 provinsi termasuk Provinsi Kep. Babel dan tahap ke dua di 27 provinsi lainnya. Poin penting lainnya, Kemendagri meminta agar menggerakkan posyandu di kabupaten/ kota minimal 80% posyandu aktif, menyediakan anggaran operasional terutama untuk daerah yang sulit dijangkau, dan menyediakan serta meningkatkan kualitas tenaga imunisasi di Puskesmas.(Yuko)