Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Pangkalpinang Sebut Banjir di Kampak Adanya Anomali

PN.COM, PANGKALPINANG – Puluhan rumah warga yang ada di Perumahan Subsidi Alam Kampak di daerah Gg. Seniman, Kelurahan Tua Tunu, Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang terendam banjir, selain disebabkan tingginya curah hujan, juga karena pembangunan rumah tersebut berada di kawasan rawa-rawa atau daerah resapan air yang ditimbun menjadi daratan dan perumahan.

Hal ini tak ditampik oleh Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Pangkalpinang, Adinul Amal dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (26/11/2021). Ia mengatakan, daerah tersebut memang untuk kawasan perumahan, dan sebenarnya bukan titik banjir. Sehingga terjadinya banjir merupakan sebuah anomali.

“Secara perda tata ruang, daerah tersebut kawasan perumahan, makanya kita terbitkan izin advicenya,” sebut dia.

Adinul Amal juga menjelaskan, secara aturan saat ini PUPR sudah membuat aturan sesuai Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang yang menggarikan bahwa kawasan itu diperuntukan perumahan.

“Kita sudah buat aturan jarak 50 meter ditambah 100 meter jadi 150 meter dari sepadan sungai, jika memang masih banjir mau gimana lagi,” ungkapnya bingung.

Selanjutnya, ia menegaskan bahwa dearah tersebut tidak masuk dalam kawasan banjir, tetapi permungkiman penduduk sesuai perda saat ini.

“Kita sudah bahas bersama kalau wilayah utara itu tidak ada satu pun kawasan banjir, karena yang ada hanya di daerah pusat kota saja yang masuk kawasan banjir makanya ada sedikit anomali lah,” katanya.

Adinul menyebutkan tidak ada alasan pihaknya menolak perizinan yang diajukan oleh pengembang sewaktu ingin membangun perumahan tersebut. Apalagi kawasan tersebut di dalam perda dinyatakan masuk dalam kawasan perumahan.

“Selama kawasan yang diajukan tidak masuk ruang hijau, tidak ada alasan kami menolak perizinan yang diajukan. Jika ada masalah yang terjadi sepeti ini ya kami tidak tau karena belum ada datanya,” tukas Adinul.

Namun demikian ia mengaku sudah membahas bersama pengembang masalah drainase di kawasan perumahan tersebut.

“Jadi itu kembali kepada teknis mereka. Dengan segala kemudahan perizinan saat ini yang dihapus salah satunya file banjir, padahal ini masalah yang sangat krusial. Kami harap pengembang perumahan saat mengajukan perizinan memperhatikan tanah dan airnya,” harapnya.

“Kalau aturan sudah seperti itu, ya kita tidak berbuat apa-apa karena semuanya itu lebih ke anomali. Jadi kedepan akan kita evaluasi kembali masalah tersebut. Dasar kita mengeluarkan izin itu ya perda saat ini, jika memang sudah kuning dan tidak ada cacatan lainnya ya tetap kita terbitkan izinnya. Kalau tidak, kita bisa dikomplin sama developernya,” pungakas Adinul. (YK)